Membaca Fenomena Perkembangan Financial Technology dari Perspektif Syariah

Menjadi mitra sejati dalam mengeksplorasi kebenaran Islam dalam dunia ekonomi, bisnis, manajemen dan pemberdayaan masyarakat.

Membaca Fenomena Perkembangan Financial Technology dari Perspektif Syariah

Januari 28, 2019 Acara Berita 0

Di Indonesia, kini sudah banyak perusahaan-perusahaan Financial Technology yang ingin menjadikan dirinya menjadi Syariah. Menurut Abdul Mughni dalam paparannya di acara Monday Forum yang diadakan oleh LPPM STEI Tazkia “ada dua perusahaan yang sudah masuk kategori Financial Technology yang sesuai Syariah. 10 perusahaan fintek lainnya masih dalam proses pendaftaran, karena salah satu syarat menjadi syariah adalah perusahaan tersebut harus memiliki dewan pengawas syariah sesuai syarat DSN-MUI”.

Dalam perekembangannya saat ini, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan Fintek. Diantaranya fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI yakni fatwa nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Menurut anggota DSN-MUI bidang pasar modal tersebut dikatakan bahwa saat ini fatwa tentang Financial Technology yang dikeluarkan DSN-MUI lebih mengakomodir jenis Fintech berbasis Peer to Peer Lending (Pinjaman Berbasis IT) dan Uang Elektronik/Payment Gateway, sedangkan beberapa jenis fintech seperti crowdfunding, Market Aggregator, Risk and Investment Management belum terdapat fatwanya. Lain halnya seperti Criptocurrency, maka ia hanya akan dikelurakan fatwa DSN-MUI jika otoritas tidak melarang”.

Model pengawasan syariah dalam Fintech yang dilakukan oleh DSN-MUI sampai saat ini mencakup 2 bentuk. Pertama Lembaga Keuangan/Bisnis Syariah yang sudah memiliki otoritas yang mengatur dan mengawasi dalam hal ini seperti bank, IKNB (Asuransi, gadai, pembiayaan P2P), Entitas Pasar Modal, Uang elektronik, koperasi/BMT, Bursa komoditi, maka, diperlukan pengajuan izin usaha dan pengaturan sesuai otoritas berwenang. Kedua pada lembaga bisnis syariah yang tidak memiliki otoritas yang mengatur dan mengawasi seperti MLM, online trading, perusahaan rental, hotel, rumah sakit, perusahaan jasa IT, travel umrah/haji, sistem online trading syariah, maka perusahaan tersebut langsung melakukan pengajuan rekomendasi DPS dan dari Sertifikasi Lembaga Bisnis Syariah.

Red: Rizal Nazarudin Firli

Tonton Video Lengkapnya di Fintech Phenomenon and Its Problems from the Sharia Perspective

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *