• Home
  • Berita
  • Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKI dan Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) pada Satuan Kerja Diktis Tahun Anggaran 2023

Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKI dan Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) pada Satuan Kerja Diktis Tahun Anggaran 2023

admin 11 Jun 2023

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu 
Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) membuka pendaftaran Bantuan 
Penelitian Berbasis SBK pada PTKI dan Bantuan Litapdimas yang akan dibiayai di 
tahun anggaran 2023. Bantuan ini akan dilakukan pendaftaran, proses penilaian hingga 
pengumuman nomine di tahun anggaran 2023 dengan rencana jadwal sebagai berikut:

NoUraian KegiatanWaktu
1Pengumuman dan Sosialisasi02-05 Juni 2023
2Registrasi Proposal dan Submit05 Juni - 03 Juli 2023
3Seleksi Administrasi (Desk Evaluation)03 Juli - 17 Juli 2023
4Penilaian Reviewer17-31 Juli 2023
5Pengumuman Calon Nomine07 Agustus 2023
6Seminar Proposal21-23 Agustus 2023
7Pengumuman Penerima Bantuan31 Agustus 2023

 

2. Klaster yang dibuka dan penerima Bantuan Penelitian Berbasis SBK pada PTKI dan Bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2023.

 

3. Proses mulai pendaftaran, seleksi, penetapan hingga laporan bantuan dilakukan secara online dan unggahan berkas (softcopy/paperless) pada aplikasi yang diakses melalui  laman https://litapdimas.kemenag.go.id dan/atau melalui web service masing-masing PTKIN yang terkoneksi dengan laman litapdimas.


4. Pendaftaran proposal semua bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) akan ditutup pada Senin, 03 Juli 2023 pukul 23:59 WIB. Ketentuan lebih lanjut mengenai masing-masing bantuan dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Program Bantuan terlampir.

 

5. Penyelenggaraan program bantuan ini akan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2023 yang tahap penetapan penerima bantuan dan
pencairannya menunggu setelah dipastikan tidak terjadi refocusing anggaran dan dibukanya blokir anggaran oleh Kementerian Keuangan. 


6. Penyelenggaraan program bantuan ini tidak ada pungutan apapun yang dibebankan kepada para pengusul bantuan. 
 

7. Sehubungan dengan hal di atas, diharap Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIN/PTKIS dan Pimpinan Kopertais untuk menyampaikan informasi ini dan mendorong agar civitas akademika di lingkungan PTKI yang bersangkutan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kejelasan tindak lanjut bantuan ini, kami mengundang para civitas akademika di lingkungan PTKI untuk mengikuti sosialisasi program Bantuan Penelitian Berbasis SBK 
pada PTKI dan Bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2023 secara daring melalui platform zoom meeting yang akan dilaksanakan pada: 


Hari, Tanggal : Selasa, 06 Juni 2023
Waktu : 10:00 s/d 12:00 WIB 
Zoom Meeting ID : 816 8902 5005 

(Log in Pukul 09:45 WIB) 


Join Zoom Meeting : https://bit.ly/SosialisasiLitapdimas2023 
Passcode : Litapdimas 


8. Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan lebih lanjut dan dapat dilihat pada 
http://diktis.kemenag.go.id/ dan http://litapdimas.kemenag.go.id.

Anda Mungkin Suka

Ekspedisi Ilmiah: Terobosan Terkini Dunia Jurnal Penelitian

Seiring berjalannya waktu, dunia jurnal penelitian terus menghasilkan berbagai terobosan yang berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terobosan-terobosan ini dapat terjadi dalam berbagai bidang, mencakup ilmu alam, kesehatan, teknologi, sosial, dan banyak lagi. Beberapa contoh terobosan terkini di dunia jurnal penelitian yang mungkin dapat dijelaskan adalah:

 

Terobosan dalam Pengobatan Kanker:

  • Pengembangan terapi gen untuk mengobati kanker secara lebih spesifik dan efektif.
  • Penemuan molekul atau senyawa baru yang memiliki potensi sebagai agen antikanker.
  •  

Revolusi Teknologi Kuantum:

  • Pengembangan komputer kuantum yang dapat memproses informasi pada tingkat yang jauh lebih cepat daripada komputer konvensional.
  • Pencapaian dalam pengembangan kriptografi kuantum untuk keamanan data yang lebih baik.
  •  

Inovasi Vaksin dan Terapi Genetik:

  • Pencapaian dalam pengembangan vaksin baru, terutama yang terkait dengan pandemi penyakit menular.
  • Penelitian terkini tentang terapi genetik untuk menyembuhkan penyakit genetik atau mengatasi masalah kesehatan spesifik.
  •  

Perkembangan Energi Terbarukan:

  • Penemuan bahan atau teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi energi terbarukan seperti panel surya atau baterai.
  • Inovasi dalam penyimpanan energi untuk mendukung penggunaan energi terbarukan.
  •  

Neuroscience dan Kecerdasan Buatan:

  • Pemahaman yang lebih dalam tentang otak manusia dan pengembangan teknologi neuroscience.
  • Kemajuan dalam kecerdasan buatan dan pemodelan otak untuk aplikasi yang lebih cerdas dan adaptif.
  •  

Pemahaman tentang Perubahan Iklim:

  • Penelitian terbaru mengenai dampak perubahan iklim dan upaya mitigasi.
  • Pengembangan solusi inovatif untuk mengurangi jejak karbon dan mendorong keberlanjutan.
  •  

Robotika Avansir:

  • Pengembangan robotika dengan kemampuan yang semakin mirip dengan manusia untuk aplikasi seperti pelayanan kesehatan atau produksi otomatis.
  •  

Penemuan Planet Ekstrasolar:

  • Identifikasi dan karakterisasi planet ekstrasolar baru, termasuk yang berada dalam zona laik huni.

Setiap terobosan ini mencerminkan upaya kolaboratif dan penelitian yang mendalam dari ilmuwan, peneliti, dan ahli di berbagai bidang. Keberhasilan terobosan ini memberikan dampak besar terhadap cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita serta membuka pintu menuju perkembangan lebih lanjut dalam pengetahuan dan teknologi.

Mengurai Konflik Agraria dalam Bayang-Bayang Pembangunan IKN: Pendekatan Hukum dan Ruang Deliberasi

Indonesia Kita (IKN), sebuah visi ambisius untuk membangun infrastruktur modern yang meliputi transportasi, energi, telekomunikasi, dan sektor-sektor kunci lainnya, telah menjadi fokus utama pembangunan nasional. Namun, di balik janji kemajuan ekonomi dan sosial, pembangunan ini juga memunculkan konflik agraria yang kompleks. Konflik ini terjadi ketika proyek-proyek infrastruktur seperti IKN mengambil alih tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, terutama masyarakat adat, untuk kehidupan mereka.

Latar Belakang Konflik Agraria dalam Konteks IKN

Konflik agraria merupakan konfrontasi antara pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah dengan pihak-pihak yang memperjuangkan pembangunan infrastruktur atau proyek ekonomi. Di Indonesia, pertentangan ini sering kali melibatkan masyarakat adat yang mendiami dan mengelola tanah secara tradisional, dan pemerintah serta perusahaan swasta yang membangun infrastruktur modern seperti jalan raya, bendungan, atau pabrik.

Pembangunan IKN, dengan skala dan dampaknya yang besar, sering kali menimbulkan tantangan hukum yang signifikan. Konflik ini mencerminkan ketegangan antara aspirasi untuk pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat, serta keberlanjutan lingkungan.

Ruang Deliberasi Hukum sebagai Solusi Potensial

Ruang deliberasi hukum merujuk pada proses dialog dan diskusi yang inklusif antara semua pihak yang terlibat dalam konflik agraria. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan melalui pemahaman mendalam terhadap perspektif dan kepentingan masing-masing pihak. Dalam konteks pembangunan IKN, ruang deliberasi hukum menjadi penting untuk menemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

Metodologi Penelitian Hukum yang Relevan

1. Studi Kasus

Studi kasus adalah pendekatan yang tepat untuk memahami konflik agraria dalam konteks proyek IKN di lokasi tertentu. Studi ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap dinamika konflik, kebijakan hukum yang berlaku, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan.

2. Analisis Regulasi Hukum

Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk regulasi hak atas tanah, hak-hak masyarakat adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa agraria. Dengan memahami regulasi ini secara mendalam, kita dapat mengidentifikasi celah dan tantangan dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat.

3. Wawancara dan Fokus Group

Melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik agraria, seperti masyarakat adat, pemerintah daerah, perusahaan, dan LSM, dapat memberikan perspektif yang beragam tentang masalah yang dihadapi dan harapan mereka terhadap proses ruang deliberasi hukum yang lebih inklusif.

4. Analisis Dokumen dan Konten

Analisis terhadap dokumen hukum seperti keputusan pengadilan, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan dari organisasi masyarakat sipil, penting untuk memahami pola dalam penegakan hukum dan implementasi kebijakan yang mempengaruhi konflik agraria terkait IKN.

Studi Kasus: Konflik Agraria di Lokasi Proyek IKN

Misalnya, studi kasus dapat mengeksplorasi bagaimana regulasi hukum yang ada diterapkan dalam penyelesaian konflik agraria di lokasi proyek IKN tertentu. Studi ini akan melibatkan analisis kebijakan yang ada, implementasinya, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan.

Tantangan dan Kesempatan

Pembangunan IKN memberikan peluang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan ini secara berkelanjutan dan inklusif, penting untuk menangani konflik agraria dengan bijaksana. Melalui pendekatan ruang deliberasi hukum yang efektif, kita dapat memastikan bahwa proses pembangunan infrastruktur menghormati hak-hak masyarakat adat, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Komunikasi dan dialog dianggap setara, dengan tujuan menciptakan lingkungan di mana tidak ada dominasi atau tekanan yang diberlakukan oleh negara terhadap masyarakat lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai konsensus baru yang lebih adil dan inklusif, di mana semua pihak terlibat merasa dihargai dan memiliki peran aktif dalam mencapai solusi yang dapat diterima secara bersama-sama.

Dengan demikian, ruang demokratis deliberatif menjadi penting dalam menangani konflik agraria, karena tidak hanya memungkinkan berbagai sudut pandang dan kepentingan untuk didengarkan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memperhatikan nilai-nilai demokratis dan keadilan sosial dalam konteks pembangunan nasional seperti IKN.

Pemilihan metodologi penelitian hukum yang tepat dan implementasi ruang deliberasi hukum yang inklusif akan menjadi kunci untuk mengatasi konflik agraria yang muncul dalam konteks pembangunan IKN. Hal ini bukan hanya tentang menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia.

British Academy – ODA International Interdisciplinary Research Projects

Closing Date: 01/11/2023

Funding available for UK-based early career researchers working with international partners wishing to develop ODA-eligible interdisciplinary projects involving both the humanities and the social sciences.

The British Academy is providing a call for proposals for UK-based researchers across all disciplines within the social sciences and the humanities to develop new international interdisciplinary research that is ODA-eligible. Research may be problem-focused, creatively innovative and exploratory, and should bring together relevant disciplines in both the humanities and social sciences, where appropriate, for maximum impact/effect.

The Academy requires all applications to fundamentally involve and integrate both the humanities and the social sciences.

 

More info: https://www.myresearchconnect.com/british-academy-oda-international-interdisciplinary-research-projects/

CHANSE International Humanities and Social Sciences Research Programme

Closing Date: 21/09/2023

Funding for collaborative, transnational research projects on set themes of critical importance to the humanities and social sciences.

CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) is a joint initiative of 27 research funding organisations from 24 countries across Europe. The CHANSE programme has been co-created by HERA (Humanities in the European Research Area) and NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) networks, with co-funding from the European Union Horizon 2020 programme, to support research, knowledge exchange and the promotion of best practice in the humanities and social sciences across Europe.

 

More info: https://www.myresearchconnect.com/chanse-international-humanities-and-social-sciences-research-programme/