Texas-20 & 21 October 2023, (Hybrid)

Topics and Registration fee
Click  https://www.nacif.us/call-for-papers.html
Free registration fee for 5 selected papers from Tazkia

Template 
Click https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/apa_sample_paper.html

Full paper deadline: 25 July 2023
Submit your paper to [email protected] (format title: NACIF Registration_Author(s) Name)

Contact Person : wa.me/6285288599925

Akses Terbuka (Open Access) adalah konsep di dunia penelitian di mana informasi ilmiah dapat diakses secara gratis oleh siapa saja tanpa batasan berlangganan atau pembayaran. Ini menciptakan akses yang lebih luas dan meningkatkan distribusi pengetahuan. Beberapa arah baru yang mungkin terjadi dapat mencakup:

Model Bisnis Berbeda:

• Munculnya model bisnis baru untuk mendukung Open Access. Beberapa penerbit mungkin mulai mengadopsi model bisnis yang tidak sepenuhnya mengandalkan langganan atau pembayaran individu, tetapi mungkin melibatkan sponsor atau institusi untuk memastikan akses terbuka.

Teknologi Blockchain:

• Penggunaan teknologi blockchain untuk mengelola proses penerbitan dan distribusi jurnal. Ini dapat meningkatkan transparansi, keamanan, dan keterlibatan dalam sistem Open Access.

Peningkatan Kualitas dan Reputasi:

• Peningkatan fokus pada kualitas dan reputasi jurnal Open Access. Beberapa mungkin berusaha meningkatkan standar editorial dan proses peer review untuk membuktikan bahwa akses terbuka tidak mengorbankan kualitas penelitian.

Kolaborasi Antarinstitusi:

• Kolaborasi lebih lanjut antara institusi dan penerbit untuk mendukung model akses terbuka. Mungkin ada upaya untuk membangun jaringan atau konsorsium yang dapat berbagi sumber daya dan dukungan finansial.

Data Terbuka:

• Lebih banyak penekanan pada data terbuka bersama dengan artikel jurnal terbuka. Ini bisa mencakup peningkatan dalam praktik pembagian data dan dukungan infrastruktur untuk menyimpan dan mengelola data penelitian.

Pendidikan dan Kesadaran:

• Upaya lebih lanjut dalam pendidikan dan kesadaran terkait Open Access di kalangan peneliti, mahasiswa, dan institusi. Ini mungkin melibatkan pelatihan tentang manfaat akses terbuka dan cara mengelola hak cipta.

Isu-isu Etika dan Hak Cipta:

• Penanganan lebih lanjut terhadap isu-isu etika dan hak cipta yang mungkin muncul dalam konteks akses terbuka. Pemikiran lebih lanjut tentang cara mengakui kontribusi dan hak cipta peneliti dalam lingkungan akses terbuka.

Penting untuk menyadari bahwa perkembangan dalam Open Access terus berlangsung, dan berbagai inisiatif dan eksperimen mungkin muncul seiring waktu. Artikel yang berbicara tentang "Arah Baru Akses Terbuka pada Artikel Jurnal" mungkin memberikan wawasan lebih lanjut tentang tren dan perkembangan terkini di bidang ini.

Indonesia Kita (IKN), sebuah visi ambisius untuk membangun infrastruktur modern yang meliputi transportasi, energi, telekomunikasi, dan sektor-sektor kunci lainnya, telah menjadi fokus utama pembangunan nasional. Namun, di balik janji kemajuan ekonomi dan sosial, pembangunan ini juga memunculkan konflik agraria yang kompleks. Konflik ini terjadi ketika proyek-proyek infrastruktur seperti IKN mengambil alih tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, terutama masyarakat adat, untuk kehidupan mereka.

Latar Belakang Konflik Agraria dalam Konteks IKN

Konflik agraria merupakan konfrontasi antara pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah dengan pihak-pihak yang memperjuangkan pembangunan infrastruktur atau proyek ekonomi. Di Indonesia, pertentangan ini sering kali melibatkan masyarakat adat yang mendiami dan mengelola tanah secara tradisional, dan pemerintah serta perusahaan swasta yang membangun infrastruktur modern seperti jalan raya, bendungan, atau pabrik.

Pembangunan IKN, dengan skala dan dampaknya yang besar, sering kali menimbulkan tantangan hukum yang signifikan. Konflik ini mencerminkan ketegangan antara aspirasi untuk pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat, serta keberlanjutan lingkungan.

Ruang Deliberasi Hukum sebagai Solusi Potensial

Ruang deliberasi hukum merujuk pada proses dialog dan diskusi yang inklusif antara semua pihak yang terlibat dalam konflik agraria. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan melalui pemahaman mendalam terhadap perspektif dan kepentingan masing-masing pihak. Dalam konteks pembangunan IKN, ruang deliberasi hukum menjadi penting untuk menemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

Metodologi Penelitian Hukum yang Relevan

1. Studi Kasus

Studi kasus adalah pendekatan yang tepat untuk memahami konflik agraria dalam konteks proyek IKN di lokasi tertentu. Studi ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap dinamika konflik, kebijakan hukum yang berlaku, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan.

2. Analisis Regulasi Hukum

Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk regulasi hak atas tanah, hak-hak masyarakat adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa agraria. Dengan memahami regulasi ini secara mendalam, kita dapat mengidentifikasi celah dan tantangan dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat.

3. Wawancara dan Fokus Group

Melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik agraria, seperti masyarakat adat, pemerintah daerah, perusahaan, dan LSM, dapat memberikan perspektif yang beragam tentang masalah yang dihadapi dan harapan mereka terhadap proses ruang deliberasi hukum yang lebih inklusif.

4. Analisis Dokumen dan Konten

Analisis terhadap dokumen hukum seperti keputusan pengadilan, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan dari organisasi masyarakat sipil, penting untuk memahami pola dalam penegakan hukum dan implementasi kebijakan yang mempengaruhi konflik agraria terkait IKN.

Studi Kasus: Konflik Agraria di Lokasi Proyek IKN

Misalnya, studi kasus dapat mengeksplorasi bagaimana regulasi hukum yang ada diterapkan dalam penyelesaian konflik agraria di lokasi proyek IKN tertentu. Studi ini akan melibatkan analisis kebijakan yang ada, implementasinya, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan.

Tantangan dan Kesempatan

Pembangunan IKN memberikan peluang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan ini secara berkelanjutan dan inklusif, penting untuk menangani konflik agraria dengan bijaksana. Melalui pendekatan ruang deliberasi hukum yang efektif, kita dapat memastikan bahwa proses pembangunan infrastruktur menghormati hak-hak masyarakat adat, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Komunikasi dan dialog dianggap setara, dengan tujuan menciptakan lingkungan di mana tidak ada dominasi atau tekanan yang diberlakukan oleh negara terhadap masyarakat lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai konsensus baru yang lebih adil dan inklusif, di mana semua pihak terlibat merasa dihargai dan memiliki peran aktif dalam mencapai solusi yang dapat diterima secara bersama-sama.

Dengan demikian, ruang demokratis deliberatif menjadi penting dalam menangani konflik agraria, karena tidak hanya memungkinkan berbagai sudut pandang dan kepentingan untuk didengarkan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memperhatikan nilai-nilai demokratis dan keadilan sosial dalam konteks pembangunan nasional seperti IKN.

Pemilihan metodologi penelitian hukum yang tepat dan implementasi ruang deliberasi hukum yang inklusif akan menjadi kunci untuk mengatasi konflik agraria yang muncul dalam konteks pembangunan IKN. Hal ini bukan hanya tentang menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia.

"Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya (HR Al-Qadlaa'iy).

Pembicara: Rama Syahti, MM Ketua Umum MTTI (Majelis Ta'lim Tuli Indonesia)