Bogor, 10 Desember 2024 – Institut Agama Islam (IAI) Tazkia melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Tazkia telah menggelar Pelatihan & Sertifikasi Associate Wealth Planner Syariah (AWPS) Batch 21 pada Selasa, 10 Desember 2024. Acara ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, dengan tujuan meningkatkan kompetensi peserta dalam perencanaan keuangan berbasis syariah.

Pelatihan yang diikuti oleh 19 peserta dari kalangan mahasiswa, praktisi, dan dosen ini menghadirkan tiga narasumber dari IAI Tazkia yang berkompeten di bidangnya, yaitu:

• Asnan Purba, Lc, M.Pd.I, QWP, CWC
• Nashr Akbar, M.Ec., CFP
• Rahma Wijayanti, M.S.Ak., CFP

Acara ini terbagi menjadi tiga sesi utama yang memberikan wawasan mendalam mengenai perencanaan keuangan syariah, di antaranya:

Maqasid Syariah dalam Harta Islami: Membahas prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan harta dan bagaimana cara menerapkannya dalam perencanaan keuangan.

Pengantar AWPS: Memberikan pemahaman tentang sertifikasi AWPS, serta manfaat dan aplikasinya di dunia profesional.

Studi Kasus: Peserta mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari melalui studi kasus nyata, dengan bimbingan langsung menggunakan aplikasi MyIFPE Syariah.

Salah satu peserta, yang turut memberikan testimoni setelah mengikuti pelatihan, mengungkapkan, “Bagus, lanjutkan dan ditingkatkan, alhamdulillah.” Testimoni ini menunjukkan antusiasme peserta terhadap kualitas pelatihan dan manfaat yang mereka peroleh.

IAI Tazkia berharap pelatihan ini dapat mencetak perencana keuangan syariah yang kompeten dan berintegritas tinggi, serta mampu berkontribusi dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas.

Kontak Media:
LPPM IAI Tazkia
Email: [email protected]
Website: www.lppm.tazkia.ac.id

IG: LPPM Tazkia
 

Dear Colleagues and Researchers,

We are excited to announce the Call for Papers for the Journal TIFBR! We invite scholars, researchers, and experts in the field to submit original research papers and contribute to the vibrant discussions and knowledge exchange.

*Submission Deadline*: 
10 October                 : Full Paper Submission
1 November               : Publish

We welcome papers on a wide range of topics related to Islamic Economics. Finance and Accounting Studies including but not limited to:

Islamic Economics
Islamic Finance
Islamic Business
Islamic Accounting and Managemnt
Islamic Social Finance: Waqf, Zakat, Microfinance

For detailed submission guidelines and more information, please visit our website: https://tifbr-tazkia.org/index.php/TIFBR/about

We look forward to receiving your submissions and engaging in fruitful discussions. Should you have any inquiries, please do not hesitate to contact us at (+44 7846 068489 (Wiku S))

Thank You.

TELAH DIBUKA
BEASISWA RISET
Kategori Umum & Program Studi Manajemen Zakat Wakaf

Beasiswa Riset BAZNAS adalah program beasiswa dengan memberikan bantuan dana riset tugas akhir untuk membantu mahasiswa/i di perguruan tinggi baik jenjang diploma, sarjana dan pascasarjana.

Beasiswa Riset BAZNAS memiliki dua kategori :
1. Kategori Riset Umum
2. Kategori Riset Program Studi Manajemen Zakat & Wakaf

💡 FASILITAS BEASISWA
1. Pembinaan Rutin Bulanan
2. Forum Pemaparan Hasil Riset
3. Biaya Penelitian dengan nominal berikut :
• Diploma sebesar Rp4.000.000,-
• S1 sebesar Rp4.000.000,-
• S2 sebesar Rp7.000.000,-
• S3 sebesar Rp10.000.000,-

📚 TATA CARA PENDAFTARAN

LANGKAH 1
Pendaftar mengunduh (download) panduan dan melengkapi formulir pendaftaran sesuai format berkas persyaratan yang dapat diunduh melalui link berikut :
bit.ly/PanduanBeasiswaRiset

LANGKAH 2
Peserta mendaftarkan diri dan mengunggah (upload) berkas pendaftaran melalui link berikut :
https://bit.ly/PendaftaranBeasiswaRisetBAZNAS

Pendaftaran dibuka:
30 Agustus s.d 10 September 2023
pukul 23.59 WIB

Yuk kolaborasi untuk untuk membangun anak negeri.

#BerkahBerzakat
#GerakanCintaZakat
#BAZNASINDONESIA
#BeasiswaRisetBAZNAS
#PilihanPertamaPembayarZakat
#LembagaUtamaMenyejahterakanUmat

Indonesia Kita (IKN), sebuah visi ambisius untuk membangun infrastruktur modern yang meliputi transportasi, energi, telekomunikasi, dan sektor-sektor kunci lainnya, telah menjadi fokus utama pembangunan nasional. Namun, di balik janji kemajuan ekonomi dan sosial, pembangunan ini juga memunculkan konflik agraria yang kompleks. Konflik ini terjadi ketika proyek-proyek infrastruktur seperti IKN mengambil alih tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, terutama masyarakat adat, untuk kehidupan mereka.

Latar Belakang Konflik Agraria dalam Konteks IKN

Konflik agraria merupakan konfrontasi antara pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah dengan pihak-pihak yang memperjuangkan pembangunan infrastruktur atau proyek ekonomi. Di Indonesia, pertentangan ini sering kali melibatkan masyarakat adat yang mendiami dan mengelola tanah secara tradisional, dan pemerintah serta perusahaan swasta yang membangun infrastruktur modern seperti jalan raya, bendungan, atau pabrik.

Pembangunan IKN, dengan skala dan dampaknya yang besar, sering kali menimbulkan tantangan hukum yang signifikan. Konflik ini mencerminkan ketegangan antara aspirasi untuk pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat, serta keberlanjutan lingkungan.

Ruang Deliberasi Hukum sebagai Solusi Potensial

Ruang deliberasi hukum merujuk pada proses dialog dan diskusi yang inklusif antara semua pihak yang terlibat dalam konflik agraria. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan melalui pemahaman mendalam terhadap perspektif dan kepentingan masing-masing pihak. Dalam konteks pembangunan IKN, ruang deliberasi hukum menjadi penting untuk menemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

Metodologi Penelitian Hukum yang Relevan

1. Studi Kasus

Studi kasus adalah pendekatan yang tepat untuk memahami konflik agraria dalam konteks proyek IKN di lokasi tertentu. Studi ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap dinamika konflik, kebijakan hukum yang berlaku, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan.

2. Analisis Regulasi Hukum

Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk regulasi hak atas tanah, hak-hak masyarakat adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa agraria. Dengan memahami regulasi ini secara mendalam, kita dapat mengidentifikasi celah dan tantangan dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat.

3. Wawancara dan Fokus Group

Melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik agraria, seperti masyarakat adat, pemerintah daerah, perusahaan, dan LSM, dapat memberikan perspektif yang beragam tentang masalah yang dihadapi dan harapan mereka terhadap proses ruang deliberasi hukum yang lebih inklusif.

4. Analisis Dokumen dan Konten

Analisis terhadap dokumen hukum seperti keputusan pengadilan, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan dari organisasi masyarakat sipil, penting untuk memahami pola dalam penegakan hukum dan implementasi kebijakan yang mempengaruhi konflik agraria terkait IKN.

Studi Kasus: Konflik Agraria di Lokasi Proyek IKN

Misalnya, studi kasus dapat mengeksplorasi bagaimana regulasi hukum yang ada diterapkan dalam penyelesaian konflik agraria di lokasi proyek IKN tertentu. Studi ini akan melibatkan analisis kebijakan yang ada, implementasinya, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan.

Tantangan dan Kesempatan

Pembangunan IKN memberikan peluang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan ini secara berkelanjutan dan inklusif, penting untuk menangani konflik agraria dengan bijaksana. Melalui pendekatan ruang deliberasi hukum yang efektif, kita dapat memastikan bahwa proses pembangunan infrastruktur menghormati hak-hak masyarakat adat, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Komunikasi dan dialog dianggap setara, dengan tujuan menciptakan lingkungan di mana tidak ada dominasi atau tekanan yang diberlakukan oleh negara terhadap masyarakat lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai konsensus baru yang lebih adil dan inklusif, di mana semua pihak terlibat merasa dihargai dan memiliki peran aktif dalam mencapai solusi yang dapat diterima secara bersama-sama.

Dengan demikian, ruang demokratis deliberatif menjadi penting dalam menangani konflik agraria, karena tidak hanya memungkinkan berbagai sudut pandang dan kepentingan untuk didengarkan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memperhatikan nilai-nilai demokratis dan keadilan sosial dalam konteks pembangunan nasional seperti IKN.

Pemilihan metodologi penelitian hukum yang tepat dan implementasi ruang deliberasi hukum yang inklusif akan menjadi kunci untuk mengatasi konflik agraria yang muncul dalam konteks pembangunan IKN. Hal ini bukan hanya tentang menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia.