Rabu-Kamis, 02-03 Agustus 2023 telah dilaksanakan kegiatan sharing session oleh direktur LPPM Dr. Hendrasto M.Si., CPC dengan tema  "Young Muslimpreneur: Membangun Negeri dengan Islamic Startup" di Pondok pesantren Nurul Huda Sukawinatan dan Pondok pesantren Al Khoir Palembani.

Kegiatan Sharing Session ini bertujuan untuk menciptakan pengusaha Muslim muda yang tangguh dan sesuai Syariah, Menciptakan pekerjaan baru dan mengurangi pengangguran, Mengambil peran untuk kebangkitan ekonomi umat. Muslimpreneur merupakan konsep berwirausaha halalan thayyiban, karena nilai yang dianutnya adalah perilaku jujur dan amanah sehingga dinilai cocok bagi generasi muda khususnya kalangan santri ataupun mahasiswa.

Indonesia Kita (IKN), sebuah visi ambisius untuk membangun infrastruktur modern yang meliputi transportasi, energi, telekomunikasi, dan sektor-sektor kunci lainnya, telah menjadi fokus utama pembangunan nasional. Namun, di balik janji kemajuan ekonomi dan sosial, pembangunan ini juga memunculkan konflik agraria yang kompleks. Konflik ini terjadi ketika proyek-proyek infrastruktur seperti IKN mengambil alih tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, terutama masyarakat adat, untuk kehidupan mereka.

Latar Belakang Konflik Agraria dalam Konteks IKN

Konflik agraria merupakan konfrontasi antara pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah dengan pihak-pihak yang memperjuangkan pembangunan infrastruktur atau proyek ekonomi. Di Indonesia, pertentangan ini sering kali melibatkan masyarakat adat yang mendiami dan mengelola tanah secara tradisional, dan pemerintah serta perusahaan swasta yang membangun infrastruktur modern seperti jalan raya, bendungan, atau pabrik.

Pembangunan IKN, dengan skala dan dampaknya yang besar, sering kali menimbulkan tantangan hukum yang signifikan. Konflik ini mencerminkan ketegangan antara aspirasi untuk pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat, serta keberlanjutan lingkungan.

Ruang Deliberasi Hukum sebagai Solusi Potensial

Ruang deliberasi hukum merujuk pada proses dialog dan diskusi yang inklusif antara semua pihak yang terlibat dalam konflik agraria. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan melalui pemahaman mendalam terhadap perspektif dan kepentingan masing-masing pihak. Dalam konteks pembangunan IKN, ruang deliberasi hukum menjadi penting untuk menemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

Metodologi Penelitian Hukum yang Relevan

1. Studi Kasus

Studi kasus adalah pendekatan yang tepat untuk memahami konflik agraria dalam konteks proyek IKN di lokasi tertentu. Studi ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap dinamika konflik, kebijakan hukum yang berlaku, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan.

2. Analisis Regulasi Hukum

Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk regulasi hak atas tanah, hak-hak masyarakat adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa agraria. Dengan memahami regulasi ini secara mendalam, kita dapat mengidentifikasi celah dan tantangan dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat.

3. Wawancara dan Fokus Group

Melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik agraria, seperti masyarakat adat, pemerintah daerah, perusahaan, dan LSM, dapat memberikan perspektif yang beragam tentang masalah yang dihadapi dan harapan mereka terhadap proses ruang deliberasi hukum yang lebih inklusif.

4. Analisis Dokumen dan Konten

Analisis terhadap dokumen hukum seperti keputusan pengadilan, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan dari organisasi masyarakat sipil, penting untuk memahami pola dalam penegakan hukum dan implementasi kebijakan yang mempengaruhi konflik agraria terkait IKN.

Studi Kasus: Konflik Agraria di Lokasi Proyek IKN

Misalnya, studi kasus dapat mengeksplorasi bagaimana regulasi hukum yang ada diterapkan dalam penyelesaian konflik agraria di lokasi proyek IKN tertentu. Studi ini akan melibatkan analisis kebijakan yang ada, implementasinya, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan.

Tantangan dan Kesempatan

Pembangunan IKN memberikan peluang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan ini secara berkelanjutan dan inklusif, penting untuk menangani konflik agraria dengan bijaksana. Melalui pendekatan ruang deliberasi hukum yang efektif, kita dapat memastikan bahwa proses pembangunan infrastruktur menghormati hak-hak masyarakat adat, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Komunikasi dan dialog dianggap setara, dengan tujuan menciptakan lingkungan di mana tidak ada dominasi atau tekanan yang diberlakukan oleh negara terhadap masyarakat lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai konsensus baru yang lebih adil dan inklusif, di mana semua pihak terlibat merasa dihargai dan memiliki peran aktif dalam mencapai solusi yang dapat diterima secara bersama-sama.

Dengan demikian, ruang demokratis deliberatif menjadi penting dalam menangani konflik agraria, karena tidak hanya memungkinkan berbagai sudut pandang dan kepentingan untuk didengarkan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memperhatikan nilai-nilai demokratis dan keadilan sosial dalam konteks pembangunan nasional seperti IKN.

Pemilihan metodologi penelitian hukum yang tepat dan implementasi ruang deliberasi hukum yang inklusif akan menjadi kunci untuk mengatasi konflik agraria yang muncul dalam konteks pembangunan IKN. Hal ini bukan hanya tentang menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia.

BOGOR, 22 Januari 2025 – Pelatihan dan Sertifikasi Associate Wealth Planner Syariah (AWPS) hadir kembali di Bogor, memberikan kesempatan berharga bagi peserta untuk meningkatkan keterampilan dalam perencanaan keuangan pribadi berbasis digital yang komprehensif. Program pelatihan ini bertujuan untuk membantu peserta mengelola keuangan, pendapatan, dan pengeluaran secara lebih efektif, serta mewujudkan tujuan keuangan pribadi mereka sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Planning Standards Board (FPSB).

Pelatihan AWPS akan dilaksanakan pada dua kesempatan berbeda. Pertama, pada Kamis, 9 Januari 2025, dan kedua pada Rabu, 15 Januari 2025. Dalam pelatihan ini, peserta akan dibimbing oleh sejumlah trainer yang ahli dan berpengalaman dalam bidang perencanaan keuangan, yaitu Asnan Purba, Lc MPd.I QWP, CWC, Nashr Akbar, M.Ec., CFP, Abdul Mughni, Lc., M.H.I, Dina Diana, M.Si., CFP, dan Putri Syifa Amalia, M.Sc., CFP. Mereka akan membagikan pengetahuan mendalam mengenai perencanaan keuangan dengan pendekatan syariah yang aplikatif dan mudah dipahami.

Materi pelatihan ini mencakup berbagai aspek penting dalam perencanaan keuangan pribadi, seperti pengelolaan pendapatan, pengeluaran, investasi, dan perencanaan pensiun, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, peserta juga akan diberi akses ke aplikasi My IFPE Syariah, yang memungkinkan mereka untuk langsung mempraktikkan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam perencanaan keuangan pribadi. Peserta juga akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh LSPK dan FPSB, serta gelar Associate Wealth Planner (AWP), yang menjadi pengakuan profesional di bidang ini. Keikutsertaan dalam pelatihan ini juga membuka peluang untuk berkarir sebagai perencana keuangan bersertifikat yang kompeten dan terpercaya.

Peserta yang telah mengikuti pelatihan ini memberikan testimoni positif mengenai pengalaman mereka. Salah satunya mengungkapkan, “Masya Allah, sangat berbobot dan mendalam! Semua materi disampaikan dengan sangat jelas dan mudah dipahami.” Selain itu, banyak juga peserta yang merasa antusias dengan pengalaman belajar menggunakan aplikasi, dengan salah satu peserta mengatakan, “Pengalaman baru banget untuk aku belajar keuangan melalui aplikasi ini dan seru banget. Terima kasih banyak, Bu, sukses selalu!”

Dengan mengikuti pelatihan AWPS, peserta dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam perencanaan keuangan pribadi dan meraih tujuan keuangan yang lebih baik, sekaligus meningkatkan prospek karir di bidang perencanaan keuangan syariah yang semakin berkembang. Pelatihan ini memberi kesempatan untuk belajar dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip syariah dan mendapatkan keahlian yang sangat dibutuhkan dalam dunia profesional.

Bogor, 10 Desember 2024 – Institut Agama Islam (IAI) Tazkia melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Tazkia telah menggelar Pelatihan & Sertifikasi Associate Wealth Planner Syariah (AWPS) Batch 21 pada Selasa, 10 Desember 2024. Acara ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, dengan tujuan meningkatkan kompetensi peserta dalam perencanaan keuangan berbasis syariah.

Pelatihan yang diikuti oleh 19 peserta dari kalangan mahasiswa, praktisi, dan dosen ini menghadirkan tiga narasumber dari IAI Tazkia yang berkompeten di bidangnya, yaitu:

• Asnan Purba, Lc, M.Pd.I, QWP, CWC
• Nashr Akbar, M.Ec., CFP
• Rahma Wijayanti, M.S.Ak., CFP

Acara ini terbagi menjadi tiga sesi utama yang memberikan wawasan mendalam mengenai perencanaan keuangan syariah, di antaranya:

Maqasid Syariah dalam Harta Islami: Membahas prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan harta dan bagaimana cara menerapkannya dalam perencanaan keuangan.

Pengantar AWPS: Memberikan pemahaman tentang sertifikasi AWPS, serta manfaat dan aplikasinya di dunia profesional.

Studi Kasus: Peserta mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari melalui studi kasus nyata, dengan bimbingan langsung menggunakan aplikasi MyIFPE Syariah.

Salah satu peserta, yang turut memberikan testimoni setelah mengikuti pelatihan, mengungkapkan, “Bagus, lanjutkan dan ditingkatkan, alhamdulillah.” Testimoni ini menunjukkan antusiasme peserta terhadap kualitas pelatihan dan manfaat yang mereka peroleh.

IAI Tazkia berharap pelatihan ini dapat mencetak perencana keuangan syariah yang kompeten dan berintegritas tinggi, serta mampu berkontribusi dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas.

Kontak Media:
LPPM IAI Tazkia
Email: [email protected]
Website: www.lppm.tazkia.ac.id

IG: LPPM Tazkia