Pada sesi akademik kali ini Senin, 08 Juli 2024, kita akan membahas tema yang menarik dan relevan dengan situasi politik dan ekonomi saat ini, yaitu "Kekuasaan Hukum dan Kekuatan Hukum". Tema ini tidak hanya membuka wawasan kita mengenai hukum dan kekuasaan, tetapi juga mengajak kita untuk lebih peduli terhadap isu-isu sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dr. Wahyu Dwi Agung Priyo Susilo, Kepala Pusat Studi Kajian Hukum dan Masyarakat di Institut Agama Islam Tazkia, akan memaparkan pandangannya.

Pendekatan Filosofis dan Sejarah Kekuasaan

Kekuasaan selalu menjadi subjek yang menarik dalam sejarah manusia. Dari zaman Yunani dan Romawi hingga masa keemasan Majapahit, kekuasaan sering kali disandingkan dengan hukum. Sejarah mencatat bahwa di Yunani, raja dianggap sebagai perwujudan hukum itu sendiri, dengan pepatah "King can do no wrong" yang menunjukkan absolutisme kekuasaan raja. Filosofi kekuasaan ini mencerminkan bahwa tanpa kontrol hukum yang kuat, kekuasaan cenderung disalahgunakan.

Hukum sebagai Pembatas Kekuasaan

Dalam konteks hukum Islam, kekuasaan Allah adalah absolut dan tidak terbantahkan. Kisah Nabi Adam yang diusir dari surga karena melanggar perintah Allah adalah contoh kekuasaan absolut yang tidak dapat digugat. Namun, dalam dunia manusia, kekuasaan harus dibatasi oleh hukum untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Hukum, sebagai cita-cita keadilan, harus diterapkan untuk mengontrol kekuasaan dan memastikan keadilan bagi semua pihak.

Kekuasaan dan Hukum dalam Konteks Modern

Di era modern, kita melihat bahwa kekuasaan yang tidak diimbangi dengan kontrol hukum yang ketat dapat berakibat pada tindakan sewenang-wenang. Sejarah Indonesia, mulai dari masa Majapahit hingga era kemerdekaan, menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak terkontrol dapat berakhir dengan konflik dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa hukum harus selalu berada di atas kekuasaan, bukan sebaliknya.

Kesimpulan

Kekuasaan dan hukum adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa hukum yang kuat, kekuasaan cenderung absolut dan korup. Oleh karena itu, dalam setiap aspek kehidupan, kita harus memastikan bahwa hukum ditegakkan untuk membatasi kekuasaan dan melindungi hak-hak individu. Sebagai akademisi dan masyarakat yang peduli, kita harus terus mengingatkan pentingnya hukum sebagai pengontrol kekuasaan demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama.

Pemilu merupakan momen penting dalam perjalanan suatu negara, di mana warga negara menggunakan hak demokratis mereka untuk membentuk masa depan tata kelola mereka. Namun, di luar ranah politik, pemilu memiliki pengaruh mendalam terhadap lanskap ekonomi. Hubungan yang rumit antara pemilu dan ekonomi membuka tabir hubungan dinamis yang melampaui sekedar jumlah suara dan retorika politik.

Kebijakan Ekonomi sebagai Mata Uang Pemilu

Salah satu cara paling nyata di mana pemilu berinteraksi dengan ekonomi adalah melalui formulasi dan penetapan kebijakan ekonomi. Partai politik sering bersaing untuk mendapatkan dukungan pemilih dengan merancang kebijakan yang menjanjikan kemakmuran dan stabilitas ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini meliputi berbagai domain, termasuk kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perjanjian perdagangan, pajak, dan kerangka regulasi. Keefektifan dan daya tarik kebijakan-kebijakan ini memainkan peran penting dalam mempengaruhi opini pemilih dan menentukan hasil pemilu.

Sentimen Pasar dan Kepercayaan Investor

Antisipasi dan dampak pemilu dapat secara signifikan mempengaruhi sentimen pasar dan kepercayaan investor. Ketidakpastian seputar hasil pemilu seringkali berujung pada volatilitas di pasar keuangan. Investor dengan cermat memantau perkembangan politik, mengevaluasi implikasi potensial dari perubahan kebijakan dan pergeseran kepemimpinan pemerintah terhadap lingkungan bisnis, industri, dan instrumen keuangan. Akibatnya, pemilu menjadi pemicu untuk fluktuasi harga saham, nilai tukar, dan penilaian aset, yang mencerminkan persepsi dan harapan kolektif dari para peserta pasar.

Dampaknya terhadap Bisnis dan Investasi

Pemilu memiliki dampak yang mendalam terhadap bisnis dan aktivitas investasi. Strategi perusahaan, keputusan investasi, dan ekspansi pasar seringkali tergantung pada dinamika politik dan arah kebijakan. Perusahaan beradaptasi dengan siklus pemilu dengan menilai potensi dampak dari perubahan kebijakan, reformasi regulasi, dan pergeseran prioritas pemerintah terhadap operasi mereka, profitabilitas, dan keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, ketidakpastian terkait pemilu dapat menghambat perencanaan bisnis dan inisiatif investasi, mengakibatkan pengambilan keputusan yang berhati-hati dan arus modal keluar dalam beberapa kasus.

Prioritas Sosioekonomi dan Perilaku Pemilih

Pemilu berfungsi sebagai barometer prioritas sosioekonomi dan preferensi pemilih. Isu-isu ekonomi, seperti ketenagakerjaan, inflasi, ketimpangan pendapatan, dan kesejahteraan sosial, sering kali menjadi pusat perhatian dalam wacana pemilu. Partai politik menyesuaikan platform kampanye mereka untuk beresonansi dengan segmen pemilih yang beragam, mengatasi kekhawatiran dan aspirasi ekonomi yang ada. Pemilih, pada gilirannya, mengevaluasi visi dan proposal kebijakan yang bersaing, menilai potensi dampaknya terhadap kesejahteraan finansial dan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, pemilu berfungsi sebagai mekanisme bagi warga negara untuk menyampaikan keluhan ekonomi, aspirasi, dan nilai-nilai mereka melalui kotak suara.

Implikasi Global dan Hubungan Internasional

Hasil pemilu berdampak melampaui batas negara, membentuk dinamika ekonomi global dan hubungan internasional. Kebijakan ekonomi yang dikejar oleh pemerintahan terpilih dapat mempengaruhi pola perdagangan, hubungan diplomatik, dan keseimbangan geopolitik. Investasi lintas batas, bantuan luar negeri, dan perjanjian multilateral tunduk pada iklim politik yang berlaku dan orientasi kebijakan. Selain itu, hasil pemilu dapat memicu pergeseran dalam persepsi global tentang stabilitas politik, tata kelola ekonomi, dan daya tarik investasi, dengan demikian memengaruhi arus modal, investasi langsung asing, dan kerja sama ekonomi antar negara.

Secara ringkas, hubungan antara pemilu dan ekonomi menggarisbawahi keterkaitan yang rumit antara proses politik dan fenomena ekonomi. Pemilu berfungsi sebagai tempat di mana kebijakan ekonomi diperdebatkan, sentimen pasar diukur, dan prioritas sosioekonomi diutarakan. Hasil pemilu memantul ke berbagai bidang aktivitas ekonomi, memengaruhi bisnis, investor, konsumen, dan negara. Memahami hubungan multiaspek antara pemilu dan ekonomi penting untuk memahami dinamika tata kelola modern dan pasar global. Saat warga negara menggunakan hak suara mereka, mereka membentuk tidak hanya lanskap politik tetapi juga takdir ekonomi suatu negara.

The 9th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference (9th IIMEFC)

Accelerating Digitalization in Sharia Economy and Finance for Inclusive and Sustainable Growth in the Post Pandemic Recovery"

25th – 26th October 2023 (Hybrid Mode - Online and in Person), Jakarta – Indonesia

DESCRIPTION

The 9th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference (IIMEFC) and call for papers shall be held as part of the Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023. This conference will cover topics published in the Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (JIMF) year 2023 that arise from the development of the global Islamic economy in an environment of new normal and digital transformation. JIMF is an international peer-reviewed journal published quarterly by Bank Indonesia Institute which has been accepted for inclusion in SCOPUS. JIMF publishes important research contributions to a wide range of Islamic economics, monetary, and finance, including work along empirical, methodological, and theoretical lines.

OBJECTIVES

The purpose of this “Call for Papers” are 1) to serve as the avenue for some desirable areas and questions in the field of Islamic economics and finance and to list and reiterate the topics that arise from the development of the global Islamic economy in an environment of new normal and digital transformation. 2) to discuss issues with respect to strengthening the ecosystem of the Islamic economy in the new normal, within the Islamic economics and finance frameworks. The 9th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference (9th-IIMEFC) will provide an ideal platform for dialogue and discussion among practitioners, academics, higher-degree students, researchers, as well as policymakers around the world.

THEME

The Sub themes of the-conference cover but not limited to the followings:

• Digital Transformation and Role of Islamic Economy
• Islamic Monetary Policy in the Post Pandemic and Digital Era
• Islamic Financial Development and Cyber Currency
• Islamic Economic and Finance for Inclusive and Sustainable Development
• Integration Islamic Commercial and Social Finance in Digital Era
• Digital Innovation in Islamic Finance
• Islamic Entrepreneurship and the Role of Digitalization
• Green Economy and Finance under Islamic Perspectives
• The Islamic viewpoints on Global Talent Development in Digital Era
• Recent Development and Innovation in Halal Industry

IMPORTANT DATES

Registration and Submission Open  : 14th March 2023

Deadline for Submission of Final Paper : 31th July 2023

Acceptance Notification of Accepted Papers : 25th September 2023

Conference Dates : 25th – 26th October 2023

SUBMISSION GUIDELINE

Keywords for the article 2 - 4 keywords are sufficient; JEL Classifications: 2 - 4

Only full papers along with the abstracts, maximum 10,000 words, should be submitted and follow a scientific approach, which include but not limited to:

Title: The title of the article should be no more than 12 words;

Introduction; Literature Review; Methodology; Results and Analysis

Conclusion and Recommendation

PUBLICATIONS

JIMF (Journal of Islamic Monetary Economics and Finance) with rewards;

Authors are recommended to follow the guideline of the respected Journal in the website.

Registration and submission of Full Paper can be done electronically through:  https://submit.confbay.com/conf/iimefc2023  

AWARDS & REWARDS

There will be Best Papers Awards with prize money

REGISTRATION FEES

Free registration

Index by : Scopus | Sinta S1

Detail Info:

https://jimf-bi.org/index.php/JIMF/announcement/view/20

Please find attached the call for papers of the 10th International Conference of Entrepreneurial Finance CIFEMA' 2023.

Conference Theme: : Islamic Economics and Finance in  a Changing Reality : Challenges and Development Prospects

The conference will be held on 22–24 November 2023 at the National School of Trade and Management (Acronym ENCG), Ibn Zohr University, Agadir-Morocco.

Please feel free to forward this call to any researcher who may be interested.
Prof. Dr. Ahmed Chakir,
organizing committee