Artikel ini mengajukan kerangka harmonisasi kelembagaan dan regulasi ekonomi syariah di Indonesia. Kerangka diusulkan tidak hanya bersifat administratif atau legal-formal, tetapi berlandaskan maqasid al-shariah melalui pendekatan Maslahah-Based Performance Management System (MBPMS) yaitu Maslahah Performa. Dengan MBPMS, koordinasi antar-lembaga dan sinkronisasi kebijakan ekonomi syariah dapat diukur melalui indikator kebermanfaatan publik (public maslahah), bukan sekadar capaian keuangan atau output regulatif.