BOGOR, 22 Januari 2025 – Pelatihan dan Sertifikasi Associate Wealth Planner Syariah (AWPS) hadir kembali di Bogor, memberikan kesempatan berharga bagi peserta untuk meningkatkan keterampilan dalam perencanaan keuangan pribadi berbasis digital yang komprehensif. Program pelatihan ini bertujuan untuk membantu peserta mengelola keuangan, pendapatan, dan pengeluaran secara lebih efektif, serta mewujudkan tujuan keuangan pribadi mereka sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Planning Standards Board (FPSB).

Pelatihan AWPS akan dilaksanakan pada dua kesempatan berbeda. Pertama, pada Kamis, 9 Januari 2025, dan kedua pada Rabu, 15 Januari 2025. Dalam pelatihan ini, peserta akan dibimbing oleh sejumlah trainer yang ahli dan berpengalaman dalam bidang perencanaan keuangan, yaitu Asnan Purba, Lc MPd.I QWP, CWC, Nashr Akbar, M.Ec., CFP, Abdul Mughni, Lc., M.H.I, Dina Diana, M.Si., CFP, dan Putri Syifa Amalia, M.Sc., CFP. Mereka akan membagikan pengetahuan mendalam mengenai perencanaan keuangan dengan pendekatan syariah yang aplikatif dan mudah dipahami.

Materi pelatihan ini mencakup berbagai aspek penting dalam perencanaan keuangan pribadi, seperti pengelolaan pendapatan, pengeluaran, investasi, dan perencanaan pensiun, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, peserta juga akan diberi akses ke aplikasi My IFPE Syariah, yang memungkinkan mereka untuk langsung mempraktikkan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam perencanaan keuangan pribadi. Peserta juga akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh LSPK dan FPSB, serta gelar Associate Wealth Planner (AWP), yang menjadi pengakuan profesional di bidang ini. Keikutsertaan dalam pelatihan ini juga membuka peluang untuk berkarir sebagai perencana keuangan bersertifikat yang kompeten dan terpercaya.

Peserta yang telah mengikuti pelatihan ini memberikan testimoni positif mengenai pengalaman mereka. Salah satunya mengungkapkan, “Masya Allah, sangat berbobot dan mendalam! Semua materi disampaikan dengan sangat jelas dan mudah dipahami.” Selain itu, banyak juga peserta yang merasa antusias dengan pengalaman belajar menggunakan aplikasi, dengan salah satu peserta mengatakan, “Pengalaman baru banget untuk aku belajar keuangan melalui aplikasi ini dan seru banget. Terima kasih banyak, Bu, sukses selalu!”

Dengan mengikuti pelatihan AWPS, peserta dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam perencanaan keuangan pribadi dan meraih tujuan keuangan yang lebih baik, sekaligus meningkatkan prospek karir di bidang perencanaan keuangan syariah yang semakin berkembang. Pelatihan ini memberi kesempatan untuk belajar dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip syariah dan mendapatkan keahlian yang sangat dibutuhkan dalam dunia profesional.

Persyaratan Pengajuan Proposal OR IPSH 2024
1. SDM Iptek Aktif BRIN dan harus ada anggota dari OR IPSH
2. Kepakaran dan rekam jejak penelitian sesuai proposal yang diajukan
3. Satu (1) SDM Iptek maksimum hanya satu (1) proposal dalam satu skema (Ketua-anggota/ anggota-anggota)
4. Ketua/Peneliti Kepala diutamakan berpendidikan S2 (magister)
5. SDM Iptek (program degree by research BRIN) dapat mengajukan proposal
6. Empat hingga enam (4-6) orang SDM Iptek didukung multidisiplin / keahlian
7. Dianjurkan melibatkan lebih dari satu unit kerja (Pusat Riset) di BRIN
8. Penelitian yang berkolaborasi dengan peneliti asing dan peneliti/akademisi diaspora Indonesia akan diutamakan
9. Dapat melibatkan periset anggota dari luar BRIN sesuai kebutuhan kepakaran (tidak lebih dari 50% dari jumlah anggota tim)
10. Dapat menarik berbagai sumber pendanaan (multi sources funding scheme) dan / atau kemitraan pihak luar BRIN
11. Mempunyai keluaran sesuai dengan yang ditentukan.

Closing Date: 01/11/2023

Funding available for UK-based early career researchers working with international partners wishing to develop ODA-eligible interdisciplinary projects involving both the humanities and the social sciences.

The British Academy is providing a call for proposals for UK-based researchers across all disciplines within the social sciences and the humanities to develop new international interdisciplinary research that is ODA-eligible. Research may be problem-focused, creatively innovative and exploratory, and should bring together relevant disciplines in both the humanities and social sciences, where appropriate, for maximum impact/effect.

The Academy requires all applications to fundamentally involve and integrate both the humanities and the social sciences.

More info: https://www.myresearchconnect.com/british-academy-oda-international-interdisciplinary-research-projects/

Indonesia Kita (IKN), sebuah visi ambisius untuk membangun infrastruktur modern yang meliputi transportasi, energi, telekomunikasi, dan sektor-sektor kunci lainnya, telah menjadi fokus utama pembangunan nasional. Namun, di balik janji kemajuan ekonomi dan sosial, pembangunan ini juga memunculkan konflik agraria yang kompleks. Konflik ini terjadi ketika proyek-proyek infrastruktur seperti IKN mengambil alih tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, terutama masyarakat adat, untuk kehidupan mereka.

Latar Belakang Konflik Agraria dalam Konteks IKN

Konflik agraria merupakan konfrontasi antara pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah dengan pihak-pihak yang memperjuangkan pembangunan infrastruktur atau proyek ekonomi. Di Indonesia, pertentangan ini sering kali melibatkan masyarakat adat yang mendiami dan mengelola tanah secara tradisional, dan pemerintah serta perusahaan swasta yang membangun infrastruktur modern seperti jalan raya, bendungan, atau pabrik.

Pembangunan IKN, dengan skala dan dampaknya yang besar, sering kali menimbulkan tantangan hukum yang signifikan. Konflik ini mencerminkan ketegangan antara aspirasi untuk pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat, serta keberlanjutan lingkungan.

Ruang Deliberasi Hukum sebagai Solusi Potensial

Ruang deliberasi hukum merujuk pada proses dialog dan diskusi yang inklusif antara semua pihak yang terlibat dalam konflik agraria. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan melalui pemahaman mendalam terhadap perspektif dan kepentingan masing-masing pihak. Dalam konteks pembangunan IKN, ruang deliberasi hukum menjadi penting untuk menemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

Metodologi Penelitian Hukum yang Relevan

1. Studi Kasus

Studi kasus adalah pendekatan yang tepat untuk memahami konflik agraria dalam konteks proyek IKN di lokasi tertentu. Studi ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap dinamika konflik, kebijakan hukum yang berlaku, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan.

2. Analisis Regulasi Hukum

Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk regulasi hak atas tanah, hak-hak masyarakat adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa agraria. Dengan memahami regulasi ini secara mendalam, kita dapat mengidentifikasi celah dan tantangan dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat.

3. Wawancara dan Fokus Group

Melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik agraria, seperti masyarakat adat, pemerintah daerah, perusahaan, dan LSM, dapat memberikan perspektif yang beragam tentang masalah yang dihadapi dan harapan mereka terhadap proses ruang deliberasi hukum yang lebih inklusif.

4. Analisis Dokumen dan Konten

Analisis terhadap dokumen hukum seperti keputusan pengadilan, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan dari organisasi masyarakat sipil, penting untuk memahami pola dalam penegakan hukum dan implementasi kebijakan yang mempengaruhi konflik agraria terkait IKN.

Studi Kasus: Konflik Agraria di Lokasi Proyek IKN

Misalnya, studi kasus dapat mengeksplorasi bagaimana regulasi hukum yang ada diterapkan dalam penyelesaian konflik agraria di lokasi proyek IKN tertentu. Studi ini akan melibatkan analisis kebijakan yang ada, implementasinya, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan.

Tantangan dan Kesempatan

Pembangunan IKN memberikan peluang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan ini secara berkelanjutan dan inklusif, penting untuk menangani konflik agraria dengan bijaksana. Melalui pendekatan ruang deliberasi hukum yang efektif, kita dapat memastikan bahwa proses pembangunan infrastruktur menghormati hak-hak masyarakat adat, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Komunikasi dan dialog dianggap setara, dengan tujuan menciptakan lingkungan di mana tidak ada dominasi atau tekanan yang diberlakukan oleh negara terhadap masyarakat lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai konsensus baru yang lebih adil dan inklusif, di mana semua pihak terlibat merasa dihargai dan memiliki peran aktif dalam mencapai solusi yang dapat diterima secara bersama-sama.

Dengan demikian, ruang demokratis deliberatif menjadi penting dalam menangani konflik agraria, karena tidak hanya memungkinkan berbagai sudut pandang dan kepentingan untuk didengarkan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memperhatikan nilai-nilai demokratis dan keadilan sosial dalam konteks pembangunan nasional seperti IKN.

Pemilihan metodologi penelitian hukum yang tepat dan implementasi ruang deliberasi hukum yang inklusif akan menjadi kunci untuk mengatasi konflik agraria yang muncul dalam konteks pembangunan IKN. Hal ini bukan hanya tentang menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia.