Diantara tolak ukur pengembangan suatu daerah di Indonesia adalah melalui dana APBD. Bengkalis sebagai salah satu kabupaten di provinsi Riau memiliki dana APBD terbesar kedua di Indonesia. Akan tetapi, besarnya APBD tersebut sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan kehidupan masyarakatnya yang mayoritas berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, dana APBD Bengkalis menjadi “tulang punggung” kehidupan rakyatnya, hal tersebut terlihat dari aktivitas pasar yang mulai ramai saat APBD sudah mulai dapat dicairkan. Kajian ini coba mengulas secara rintis yang dijadikan sebagai kerangka konseptual dalam melihat pengaruh dana APBD kabupaten terhadap peningkatan sarana dan prasarana, juga pengaruhnya terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang hidup di dalamnya.

Murabahah funding at syari’ah banking is the transaction selling buy where the bank to mention the price of goods and the number of profit. The bank act as a seller while customer as a buyer. This study attemp to analyse the fines implementationof murabahah funding in particular motorists on the Bank Syari’ah Mandiri (BSM)branches Dumai. The results of the kind showsthat the system fines murabahah funding motor vehicles that implemented BSM in accor- dance with the concept of Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), but does not comply with the legal verdict Fiqih Islam that take shelter under Munazzamah Mu’tamar al-Islami.

Pembiayaan murabahah di perbankan syariah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan harga barang dan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Penelitian ini menganalisis sistem penerapan denda pembiayaan murabahah khususnya kendaraan bermotor pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Dumai. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem denda pembiayaan murabahah kendaraan bermotor yang diterapkan BSM Cabang Dumai adalah sesuai dengan konsep Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), namun tidak sesuai dengan fatwa denda menurut keputusan Majma‟ Fikih Islam yang bernaung dibawah Munazzamah Mu‟tamar al-Islami.

Perbankan syariah adalah institusi yang memberikan layanan kepada masyarakat baik melalui penghimpunan dana (investasi), penyaluran dana (pembiayaan) dan jasa perbankan lainnya yang berdasarkan syariat Islam. Dalam menyalurkan dana, antara produk yang ditawarkan adalah pembiayaan talangan haji dengan skim sewa menyewa (ijarah) dan skim pinjaman (qardh). Makalah ini bertumpu kepada pembahasan kedua akad tersebut, dimana produk talangan haji yang bersumber dari fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 29/DSN-MUI/VI/2002 menuai perbedaan pendapat dari banyak ulama kontemporer di Indonesia. Hasil kajian dijangka dapat menghasilkan kerangka konseptual berkaitan kesesuaian penggabungan antara akad qardh dan ijarah yang difatwakan oleh DSN MUI dengan pendapat para ulama baik ulama klasik maupun ulama kontemporer di Indonesia.

Makalah ini fokus kepada kajian tentang sikap dan gaya hidup masyarakat muslim di Pekanbaru, Riau dan perspektif mereka dalam memilih perbankan syariah. Meskipun masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Pekanbaru, Riau, khususnya mayoritas beragama Islam, namun kenyataan menunjukkan bahwa mereka lebih memilih perbankan konvensional dibandingkan perbankan syariah. Masalah yang timbul adalah, apakah hal tersebut didasari oleh sikap dan gaya hidup mereka dalam melaksanakan perintah agama? Ataukah karena produk dan sarana prasarana yang ditawarkan perbankan syariah belum sesuai dengan sikap dan gaya hidup mereka?. Makalah ini coba membentuk suatu kerangka konseptual tentang fenomena tersebut khususnya tentang sikap dan gaya hidup konsumen muslim dan kesannya kepada proses pemilihan perbankan syariah. Kajian ini dilakukan menggunakan kaedah kajian perpustakaan dan analisis deskriptif. Dapatan kajian adalah membentuk suatu kerangka konseptual tentang strategi pemasaran perbankan syariah khususnya yang berhubungan dengan sikap dan gaya hidup konsumen muslim yang sejalan dengan konsep Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai faktor penyebab kemiskinan di Kota Dumai. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peranan Pemerintah Kota Dumai dalam usahanya mengurangkan kemiskinan di tempat penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan tinjauan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program kebijakan Pemerintah Kota Dumai sedikit banyak berhasil mengurangkan kemiskinan meskipun belum sampai ke tahap yang maksimal. Analisis data menunjukkan bahwa faktor agama yang melibatkan unsur dosa dan pahala perlu diperhitungkan dalam mengelola program Pemerintah Kota Dumai untuk menampilkan karakteristik kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Dumai sedikit banyak juga telah berhasil meningkatkan sistem layanan kepada masyarakat dan meningkatkan standar hidup masyarakat setempat yang diukur oleh faktor dari dalam yang mencakup perbaikan mental masyarakat miskin, bidang pendidikan dan kesehatan, serta faktor dari luar yang meliputi bidang politik, sosial budaya dan bidang ekonomi

Usul fiqh is a sharia research method used to analyze various fiqh laws relating to contemporary Sharia Economic activities. This paper explains the position of Usul Fiqh as a sharia learning method. This paper also outlines the relationship between ushul fiqh and Sharia Economics research methods. The results of the study showed that usul fiqh was an important aspect of analyzing contemporary legal fiqh, especially in Sharia economic activities. This mechanism is referred as the Qur'an and Sunnah texts, the argumentation of Ijma and Qiyas, and the use of the Mashlahah and 'Urf methods in an effort to achieve the results of in-depth analysis related to economic cases that arise at the present time. 
 

Kegiatan ekonomi terus mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari kemajuan di bidang teknologi yang menuntut aktivitas manusia mengikuti “irama” perkembangan yang ada. Mashlahah mursalah dipandang sebagai satu metode yang sesuai untuk dijadikan panduan bagi kaum Muslimin dalam melakukan aktivitas ekonomi berdasarkan tuntunan syariat. Metode mashlahah mursalah kerap dijadikan dasar bagi pembentukan suatu hukum untuk aktivitas yang bersifat kontemporari. Tulisan ini akan membahas ketetapan ulama ushul berkaitan dengan mashlahah mursalah dalam membangun fiqh Islam. Tulisan ini juga akan melihat peranan mashlahah mursalah dalam inovasi perkembangan kegiatan ekonomi Islam. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dengan data-data dirujuk pada sumber-sumber kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mashlahah mursalah 

    Usul fiqh is a sharia research method that is used to analyze various fiqh laws related to contemporary Islamic economic activities. This paper describes the position of ushul fiqh as a method of learning sharia. This paper also describes the position of ushul fiqh as a method in contemporary economic practice. The results of the study indicate that ushul fiqh is an important aspect in analyzing contemporary fiqh legal findings, especially in Islamic economic activities. The mechanism is referred to the texts of the Qur'an and al-Sunnah, the arguments of Ijma' and Qiyas, as well as the use of the Maslahah and 'Urf methods in an effort to achieve in-depth analysis results related to economic cases that arise at the present time. 

The problem of implementing the principle of revenue sharing in Indonesian Islamic banking until now has not found a bright spot. It was found that some Islamic banks closed their revenue-sharing products, especially mudharabah agreements. Related to this, in an effort to accommodate the wishes of customers/prospective customers and the interests of Islamic banks, there needs to be a theory that is considered able to bridge the interests of both parties. This paper tries to meet those demands, whereby a review of smart theory literature appears and becomes the main choice in the search for literature because this article provides a qualitative descriptive summary. This paper will also develop new concepts and theories in order to complement existing theories. The results of the analysis show that smart theory has a role in accommodating the interests of Islamic banks and customers/prospective customers, but the theory developed is still conventionally charged, so it cannot be fully applied in solving the problem of revenue sharing principles in Indonesian Islamic banking. Therefore, the new theory created is to combine smart theory with maslahat theory using several approaches such as ease aspects, aspects of supervision, religious aspects, social aspects, and methodological aspects in terms of flexibility.

Wakaf  produktif  adalah  pengembangan  dari  wakaf  yang  telah  sedia  ada.  Selain  wakaf  produktif  bertujuan  untuk  mengurangkan  keprihatinan  yang  dihadapi  oleh  golongan  fakir  dan  miskin,  wakafproduktif juga mempunyai objektif meningkatkan sosioekonomi masyarakat. Selain itu, wakaf produktifmempunyai  peranan  dalam  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  di  Jakarta  Selatan  khususnya  taraf  pendidikan,  kesihatan  dan  taraf  ekonomi.  Sumbangan  yang  diberikan  sama  ada  dalam  bentuk  uang  tunai  bagi  keperluan  sekolah  dan  berobat  maupun  dalam  bentuk  kemudahan  belajar  secara  percuma  di  Lembaga  Pengembangan  Insani  (LPI)  dan  kemudahan  berobat  secara  percuma  di  Layanan  Kesehatan Cuma-Cuma (LKC)

Perbankan syariah adalah institusi yang memberikan layanan kepada masyarakat baik melalui penghimpunan dana (pelaburan), penyaluran dana (pembiayaan) dan jasa layanan perbankan lainnya yang berdasarkan syariat Islam. Dalam menyalurkan dana, produk yang ditawarkan adalah akad dengan skim qard dan ijarah. Makalah ini bertumpu kepada akad qard dan ijarah yang dijalankan oleh institusi perbankan syariah di Indonesia dalam dana talangan haji. Dana talangan haji ini bersumber dari fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 29/DSN-MUI/VI/2002 yang didasarkan kepada al-Quran. Fatwa tersebut menuai perbedaan pendapat dari banyak ulama sekarang. Hasil kajian dijangka dapat menghasilkan kerangka konseptual berkaitan kesesuaian antara akad qardh dan ijarah yang difatwakan oleh DSN MUI dengan pendapat para ulama baik ulama klasik maupun ulama kontemporer.

Perbankan syariah adalah institusi yang memberikan layanan kepada masyarakat baik melalui penghimpunan dana (investasi), penyaluran dana (pembiayaan) dan jasa perbankan lainnya yang berdasarkan syariat Islam. Dalam menyalurkan dana, antara produk yang ditawarkan adalah pembiayaan talangan haji dengan skim qardh dan ijarah. Makalah ini bertumpu kepada pembahasan kedua akad tersebut, dimana produk talangan haji yang bersumber dari fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 29/DSN-MUI/VI/2002 menuai perbedaan pendapat dari banyak ulama kontemporer di Indonesia. Hasil kajian dijangka dapat menghasilkan kerangka konseptual berkaitan kesesuaian penggabungan antara akad qardh dan ijarah yang difatwakan oleh DSN MUI dengan pendapat para ulama baik ulama klasik maupun ulama kontemporer di Indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah yang telah ada sejak zaman dahulu, tidak terkecuali di Indonesia umumnya dan kota Dumai khususnya. Kota Dumai adalah salah satu daerah yang berkembang di Propinsi Riau dengan sumber daya alam yang berpotensi. Namun demikian, kekayaan alam tersebut tidak diiringi dengan berkurangnya angka kemiskinan, melainkan meningkatnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Tulisan ini menguraikan faktor penyebab kemiskinan di Kota Dumai. Tulisan ini juga menjelaskan kebijakan Pemerintah Kota Dumai yang diaplikasikan melalui program memberantas kemiskinan di tempat kajian. Penelitian yang dilakukan bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa program kebijakan Pemerintah Kota Dumai dalam memberantas kemiskinan dilakukan melalui tiga bidang pembangunan, yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sektor pendidikan diarahkan kepada sekolah unggulan tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Biaya sekolah secara gratis diberikan kepada anak-anak di 4 (empat) tingkat pendidikan tersebut. Adapun sektor kesehatan diberikan secara gratis kepada penduduk miskin yang ingin berobat ke Puskesmas. Layanan di rumah sakit umum daerah juga diberikan secara gratis untuk masyarakat miskin. Sedangkan dalam bidang ekonomi, penduduk miskin diberikan bantuan berupa beras, santunan bagi warga yang keluarganya meninggal dunia, fasilitas rumah layak huni secara bertahap dan bantuan uang pada hari-hari besar keagamaan.

Sharia Financial Institution is an institution that is engaged in serving the needs of the community or customers in the economic and banking sectors. This paper explores the importance of sharia compliance aspects in mudharabah and musyarakah contract products. The objective to be achieved in this paper is to describe to the public, especially sharia banking stakeholders, the importance of sharia bank activities, especially mudharabah and musyarakah contracts that are guided by Islamic rules in their business. The literature used in this study comes from literature studies that refer to books, the internet and journal papers that have the same topic as the discussion being studied. The results of the study explain that the Sharia Supervisory Board (DPS) has an important role in realizing mudharabah and musyarakah contract products based on sharia aspects. This is implemented in the form of serious supervision and monitoring in accordance with the main functions and duties of the DPS itself. By doing so, it is hoped that public trust will continue to grow and develop so that their confidence to continue to believe and be loyal to Islamic banks will be maintained.