Author

Kemudahan Mencari Jurnal Penelitian

Temukan jurnal penelitian terbaru dengan mudah menggunakan fitur pencarian kami. Sistem kami menyediakan akses cepat dan akurat ke berbagai publikasi ilmiah, membantu Anda dalam penelitian dan pengembangan studi Anda.

Globe
Globe Globe
Pusat Studi Halal
Pusat Studi Ziswaf
Concentric circles

Pusat Studi & Sertifikasi

Telusuri pusat studi kami yang beragam dan dapatkan pengetahuan mendalam di bidang yang Anda minati. Selain itu, kami juga menawarkan sertifikasi yang diakui secara industri untuk memperkuat kualifikasi Anda dan meningkatkan peluang karir.

Pelatihan & Sertifikasi

See all

International Public Lecture #3

📌 International Public Lecture 📌
📚Trial Sit in Class📖

🪙 Theme 
“Islamic Moral Economy”

👨🏻‍🎓Speaker:
Prof Mehmet Asutay
~Professor of Middle Eastern and Islamic Political Economy and Finance 
~IsDB Prize Winner for Impactul Achievement in Islamic Economics 2024

👨🏻‍🎓Moderator:
Abdul Aziz Ibrahim, Ph.D
Vice Rector Tazkia Islamic University College

👨🏻‍🎓Opening Speech:
Prof Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D
Chair of the Development Economics Concentration for the IE Doctoral Program, Trisakti University

🕰 Saturday, 11 May 2024
⏳ 16:00 WIB - 18:00 WIB

Register for free e-ceritificate :
https://bit.ly/Registration-IPL3

Hosted by: 
Tazkia Islamic University College
Institute For Research And Comunity Empowerment

International Public Lecture #2

📌 International Public Lecture📌
📚Trial Sit in Class📖

🪙 Theme 
Humane Economy Dynamic Model (HEDM) for Sustainability Management

👨🏻‍🎓Speaker:
Prof. Tariqullah Khan
~Professor, INCEIF University
~IsDB Prize Winner for Impactul Achievement in Islamic Economics 2022

👨🏻‍🎓Moderator:
Prof. Murniati Mukhlisin, M.Acc., CFP.
Lecturer, Tazkia Islamic University College

🕰 Saturday, 27 April 2024 M/ 18 Syawal 1445 H
⏳ 18:30 WIB - 19:30 WIB

🎥 Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/83446926607?pwd=VUFNREJ6WTZqK2ZjUW1xYUU5aWFOdz09

Meeting ID: 834 4692 6607
Passcode: 621024

Register for free e-ceritificate :
https://bit.ly/InternationalPublicLecture2

Hosted by: 
Tazkia Islamic University College
Institute For Research And Comunity Empowerment

International Public Lecture #1

📌 Public Lecture


“ISLAMIC CAPITAL: Ethical Foundation of An Equitable Economic System”

🧑🏻‍🎓Speaker:
Prof. Habib Ahmed
~Professor & Sharjah Chair in Islamic Law & Finance, Durham University 
~1st IsDB Prize Winner for Impactul Achievement in Islamic Economics


🕰 Saturday, 20 April 2024 M/ 11 Syawal 1445 H
⏳ 16.00 WIB - 17:30 WIB

🎥 Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89148326972

ID Rapat: 891 4832 6972

Hosted by: 
Tazkia Islamic University College

Pelatihan dan Sertifikasi Associate Wealth Planner Syariah (AWPS)

Apa itu AWP?

Associate Wealth Planner (AWP) adalah pelatihan perencanaan keuangan pribadi berbasis digital komprehensif untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, pendapatan dan pengeluaran untuk mewujudkan financial goals sesuai standar FPSB.

Siapa saja yang boleh mengikuti AWP?

Masyarakat umum
Jobseeker dan fresh graduate
Agen asuransi
Praktisi keuangan
Kenapa harus AWP?

1. Mendalami dunia perencanaan keuangan
2. Mempersiapkan diri untuk masuk ke industri keuangan (fresh graduate, jobseeker, dan entry level)
3. Mendapatkan sertifikasi dan gelar profesi untuk menunjang karier industri keuangan (banker, insurance person, dll)
4. Mengelola dan merencanakan keuangan yang baik bagi pribadi dan keluarga (financial goals) Pathway untuk meraih gelar Qualified Wealth Planner (QWP), gelar Registered Financial Planner (RFP), dan Certified Financial Planner (CFP).

👩🏻‍🏫 Trainer 👨🏻‍🏫
🎤 Nashr Akbar, M.Ec
🎤 Dina Diana, M.Si., CFP
🎤 Putri Syifa Amalia, M.Sc., CFP

🏅 Fasilitas🏅
✨ Sertifikat
✨ Materi Pelatihan
✨ Gelar AWP
✨ Aplikasi My IFPE Syariah

Tanggal
Senin, 18 Desember 2023 M 

Waktu
08:30-16:30 WIB

Tempat
Online - Zoom Meeting

CP
🧕🏻 Thia: 082292380489

Investasi
Rp 650.000 (mahasiswa Tazkia)
Rp 1.200.000 (Umum)

Rekening;
BSI. 7999222115
AN. LPPM Tazkia

Organized By
Lppm Tazkia

BOOK NOW OR REGRET LATER

Berita Terbaru

See all

Kekuasaan Hukum dan Kekuatan Hukum: Sebuah Potret Akademik 9 Jul 2024

Pada sesi akademik kali ini Senin, 08 Juli 2024, kita akan membahas tema yang menarik dan relevan dengan situasi politik dan ekonomi saat ini, yaitu "Kekuasaan Hukum dan Kekuatan Hukum". Tema ini tidak hanya membuka wawasan kita mengenai hukum dan kekuasaan, tetapi juga mengajak kita untuk lebih peduli terhadap isu-isu sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dr. Wahyu Dwi Agung Priyo Susilo, Kepala Pusat Studi Kajian Hukum dan Masyarakat di Institut Agama Islam Tazkia, akan memaparkan pandangannya.

Pendekatan Filosofis dan Sejarah Kekuasaan

Kekuasaan selalu menjadi subjek yang menarik dalam sejarah manusia. Dari zaman Yunani dan Romawi hingga masa keemasan Majapahit, kekuasaan sering kali disandingkan dengan hukum. Sejarah mencatat bahwa di Yunani, raja dianggap sebagai perwujudan hukum itu sendiri, dengan pepatah "King can do no wrong" yang menunjukkan absolutisme kekuasaan raja. Filosofi kekuasaan ini mencerminkan bahwa tanpa kontrol hukum yang kuat, kekuasaan cenderung disalahgunakan.

Hukum sebagai Pembatas Kekuasaan

Dalam konteks hukum Islam, kekuasaan Allah adalah absolut dan tidak terbantahkan. Kisah Nabi Adam yang diusir dari surga karena melanggar perintah Allah adalah contoh kekuasaan absolut yang tidak dapat digugat. Namun, dalam dunia manusia, kekuasaan harus dibatasi oleh hukum untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Hukum, sebagai cita-cita keadilan, harus diterapkan untuk mengontrol kekuasaan dan memastikan keadilan bagi semua pihak.

Kekuasaan dan Hukum dalam Konteks Modern

Di era modern, kita melihat bahwa kekuasaan yang tidak diimbangi dengan kontrol hukum yang ketat dapat berakibat pada tindakan sewenang-wenang. Sejarah Indonesia, mulai dari masa Majapahit hingga era kemerdekaan, menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak terkontrol dapat berakhir dengan konflik dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa hukum harus selalu berada di atas kekuasaan, bukan sebaliknya.

Kesimpulan

Kekuasaan dan hukum adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa hukum yang kuat, kekuasaan cenderung absolut dan korup. Oleh karena itu, dalam setiap aspek kehidupan, kita harus memastikan bahwa hukum ditegakkan untuk membatasi kekuasaan dan melindungi hak-hak individu. Sebagai akademisi dan masyarakat yang peduli, kita harus terus mengingatkan pentingnya hukum sebagai pengontrol kekuasaan demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama.

Keamanan Data Kominfo di Ujung Tanduk: Peran Vital Peneliti dan Akademisi 2 Jul 2024

Baru-baru ini, Indonesia diguncang oleh kasus kebocoran data yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kasus ini menimbulkan kekhawatiran yang serius tentang privasi dan keamanan data pribadi warga negara. Krisis ini menyoroti kelemahan dalam sistem perlindungan data pemerintah dan menuntut tindakan nyata dari berbagai pihak, termasuk peneliti dan akademisi. Artikel ini akan membahas krisis kebocoran data pada Kominfo dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh peneliti dan akademisi untuk mengatasi masalah ini.

Latar Belakang Kebocoran Data pada Kominfo

Kebocoran data yang melibatkan Kominfo mencakup sejumlah besar informasi pribadi yang sensitif. Data yang bocor termasuk nama lengkap, nomor paspor, tanggal lahir, dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mencuri identitas seseorang. Kebocoran ini diduga terjadi karena kelemahan dalam sistem keamanan yang digunakan oleh Kominfo atau pihak ketiga yang mengelola data tersebut.

Sumber kebocoran bisa bermacam-macam, mulai dari serangan siber oleh peretas, kesalahan manusia, hingga ketidakpatuhan terhadap protokol keamanan. Apapun penyebabnya, dampaknya terhadap individu dan masyarakat sangat merugikan. Selain ancaman langsung terhadap privasi, kebocoran ini juga merusak kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi data pribadi warganya.

Dampak Kebocoran Data pada Kominfo

Dampak dari kebocoran data yang melibatkan Kominfo sangat luas dan beragam. Beberapa dampak utama termasuk:

  1. Pencurian Identitas: Data pribadi yang bocor dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mencuri identitas seseorang. Ini bisa berujung pada pembukaan rekening bank fiktif, aplikasi kredit palsu, dan bahkan kegiatan kriminal lainnya atas nama korban.
  2. Kehilangan Kepercayaan Publik: Kebocoran data yang melibatkan lembaga pemerintah merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka. Ini bisa mengurangi partisipasi warga dalam program-program pemerintah dan menurunkan legitimasi pemerintah itu sendiri.
  3. Kerugian Ekonomi: Individu yang identitasnya dicuri seringkali mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, perusahaan yang datanya bocor juga dapat menghadapi sanksi hukum dan kehilangan reputasi, yang berdampak pada penurunan nilai saham dan kepercayaan investor.

Tindakan yang Harus Dilakukan oleh Peneliti dan Akademisi

Peneliti dan akademisi memiliki peran penting dalam membantu mengatasi krisis kebocoran data ini. Beberapa tindakan yang dapat mereka ambil meliputi:

1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keamanan

Peneliti di bidang keamanan siber dapat berkontribusi dengan mengembangkan teknologi yang lebih aman untuk melindungi data pribadi. Ini termasuk:

  • Enkripsi Data: Mengembangkan algoritma enkripsi yang lebih kuat untuk melindungi data selama penyimpanan dan transmisi. Enkripsi yang kuat memastikan bahwa data yang bocor tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang.
  • Sistem Autentikasi: Mengembangkan metode autentikasi multifaktor yang lebih aman dan mudah digunakan untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data. Autentikasi biometrik, token keamanan, dan autentikasi dua faktor dapat meningkatkan keamanan.
  • Deteksi Intrusi: Meningkatkan sistem deteksi intrusi untuk mengenali dan merespons serangan siber dengan cepat. Teknologi ini dapat memantau aktivitas jaringan secara real-time dan mendeteksi anomali yang mungkin menunjukkan serangan siber.

2. Analisis Kebijakan dan Regulasi

Akademisi di bidang hukum dan kebijakan publik dapat mengevaluasi dan merekomendasikan perubahan kebijakan untuk meningkatkan perlindungan data. Ini termasuk:

  • Evaluasi Regulasi: Meninjau regulasi yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan dan celah yang memungkinkan kebocoran data. Evaluasi ini harus mencakup analisis terhadap undang-undang perlindungan data, kebijakan privasi, dan standar keamanan yang diterapkan oleh lembaga pemerintah.
  • Pengembangan Kebijakan: Merekomendasikan kebijakan baru yang memperkuat perlindungan data pribadi, seperti undang-undang privasi yang lebih ketat dan sanksi yang lebih berat bagi pelanggaran. Kebijakan ini harus dirancang untuk memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap data pribadi dan memastikan kepatuhan yang ketat.
  • Pendidikan dan Kesadaran: Mengembangkan program pendidikan dan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan lembaga tentang pentingnya keamanan data. Program ini harus mencakup pelatihan tentang praktik terbaik dalam keamanan data, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko kebocoran data dan cara melindungi diri.

3. Studi Dampak Sosial dan Ekonomi

Peneliti sosial dan ekonomi dapat menganalisis dampak kebocoran data pada individu dan masyarakat. Ini membantu dalam memahami sejauh mana kerugian yang ditimbulkan dan merancang intervensi yang tepat. Beberapa aspek yang dapat dianalisis meliputi:

  • Dampak Ekonomi: Mengukur kerugian finansial yang dialami individu dan perusahaan akibat kebocoran data. Penelitian ini dapat mencakup analisis biaya pemulihan identitas, kerugian bisnis, dan dampak ekonomi secara keseluruhan.
  • Dampak Psikologis: Meneliti dampak psikologis terhadap korban pencurian identitas, termasuk stres, kecemasan, dan kehilangan kepercayaan. Penelitian ini dapat membantu dalam merancang program dukungan untuk korban dan meningkatkan pemahaman tentang dampak jangka panjang dari kebocoran data.
  • Kesejahteraan Sosial: Menganalisis bagaimana kebocoran data mempengaruhi kesejahteraan sosial dan kohesi masyarakat. Penelitian ini dapat mengevaluasi dampak kebocoran data terhadap hubungan sosial, kepercayaan antarwarga, dan rasa aman dalam masyarakat.

4. Kolaborasi dan Penyebaran Pengetahuan

Pemerintah harus menggandeng Akademisi peneliti, industri, dan masyarakat untuk mengatasi masalah kebocoran data. Ini termasuk:

  • Kolaborasi Antar Disiplin: Membentuk tim lintas disiplin yang menggabungkan keahlian di bidang teknologi, hukum, ekonomi, dan sosial untuk menemukan solusi komprehensif. Kolaborasi ini dapat menghasilkan pendekatan yang lebih holistik dan efektif dalam menangani kebocoran data.
  • Penyebaran Pengetahuan: Menerbitkan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan media populer untuk meningkatkan pemahaman publik dan pemangku kepentingan. Penyebaran pengetahuan yang luas dapat membantu dalam membangun kesadaran dan mendorong tindakan yang tepat untuk melindungi data pribadi.
  • Pelatihan dan Workshop: Mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan dan kesadaran tentang keamanan data di kalangan profesional dan masyarakat umum. Program pelatihan ini dapat mencakup praktik terbaik dalam keamanan siber, penggunaan alat enkripsi, dan metode perlindungan data lainnya.

5. Penerapan dan Evaluasi Intervensi

Peneliti dapat mengembangkan dan menguji intervensi untuk meningkatkan keamanan data. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah:

  • Proyek Percontohan: Melakukan proyek percontohan untuk menguji efektivitas teknologi atau kebijakan baru sebelum diterapkan secara luas. Proyek percontohan ini dapat memberikan wawasan tentang keberhasilan dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan skala besar.
  • Evaluasi Program: Mengevaluasi program dan kebijakan yang sudah diterapkan untuk menentukan keberhasilan dan area yang memerlukan perbaikan. Evaluasi ini harus mencakup analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur dampak intervensi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.
  • Umpan Balik dan Perbaikan: Menggunakan umpan balik dari evaluasi untuk memperbaiki dan memperkuat intervensi yang ada. Proses ini harus melibatkan pemangku kepentingan utama dan memastikan bahwa perubahan yang dilakukan berdasarkan data dan temuan yang valid.

Kesimpulan

Kebocoran data pada Kominfo adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan dari berbagai pihak, termasuk peneliti dan akademisi. Dengan mengembangkan teknologi keamanan yang lebih baik, mengevaluasi dan mengusulkan perubahan kebijakan, menganalisis dampak sosial dan ekonomi, serta bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, peneliti dan akademisi dapat memainkan peran kunci dalam mengatasi masalah ini. Penelitian yang mendalam dan kolaboratif, serta penyebaran pengetahuan yang luas, akan membantu dalam membangun sistem perlindungan data yang lebih kuat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi yang bertanggung jawab. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan terlindungi bagi data pribadi warga negara.

Mengurai Konflik Agraria dalam Bayang-Bayang Pembangunan IKN: Pendekatan Hukum dan Ruang Deliberasi 24 Jun 2024

Indonesia Kita (IKN), sebuah visi ambisius untuk membangun infrastruktur modern yang meliputi transportasi, energi, telekomunikasi, dan sektor-sektor kunci lainnya, telah menjadi fokus utama pembangunan nasional. Namun, di balik janji kemajuan ekonomi dan sosial, pembangunan ini juga memunculkan konflik agraria yang kompleks. Konflik ini terjadi ketika proyek-proyek infrastruktur seperti IKN mengambil alih tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, terutama masyarakat adat, untuk kehidupan mereka.

Latar Belakang Konflik Agraria dalam Konteks IKN

Konflik agraria merupakan konfrontasi antara pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah dengan pihak-pihak yang memperjuangkan pembangunan infrastruktur atau proyek ekonomi. Di Indonesia, pertentangan ini sering kali melibatkan masyarakat adat yang mendiami dan mengelola tanah secara tradisional, dan pemerintah serta perusahaan swasta yang membangun infrastruktur modern seperti jalan raya, bendungan, atau pabrik.

Pembangunan IKN, dengan skala dan dampaknya yang besar, sering kali menimbulkan tantangan hukum yang signifikan. Konflik ini mencerminkan ketegangan antara aspirasi untuk pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat, serta keberlanjutan lingkungan.

Ruang Deliberasi Hukum sebagai Solusi Potensial

Ruang deliberasi hukum merujuk pada proses dialog dan diskusi yang inklusif antara semua pihak yang terlibat dalam konflik agraria. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan melalui pemahaman mendalam terhadap perspektif dan kepentingan masing-masing pihak. Dalam konteks pembangunan IKN, ruang deliberasi hukum menjadi penting untuk menemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

Metodologi Penelitian Hukum yang Relevan

1. Studi Kasus

Studi kasus adalah pendekatan yang tepat untuk memahami konflik agraria dalam konteks proyek IKN di lokasi tertentu. Studi ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap dinamika konflik, kebijakan hukum yang berlaku, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan.

2. Analisis Regulasi Hukum

Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk regulasi hak atas tanah, hak-hak masyarakat adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa agraria. Dengan memahami regulasi ini secara mendalam, kita dapat mengidentifikasi celah dan tantangan dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat.

3. Wawancara dan Fokus Group

Melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik agraria, seperti masyarakat adat, pemerintah daerah, perusahaan, dan LSM, dapat memberikan perspektif yang beragam tentang masalah yang dihadapi dan harapan mereka terhadap proses ruang deliberasi hukum yang lebih inklusif.

4. Analisis Dokumen dan Konten

Analisis terhadap dokumen hukum seperti keputusan pengadilan, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan dari organisasi masyarakat sipil, penting untuk memahami pola dalam penegakan hukum dan implementasi kebijakan yang mempengaruhi konflik agraria terkait IKN.

Studi Kasus: Konflik Agraria di Lokasi Proyek IKN

Misalnya, studi kasus dapat mengeksplorasi bagaimana regulasi hukum yang ada diterapkan dalam penyelesaian konflik agraria di lokasi proyek IKN tertentu. Studi ini akan melibatkan analisis kebijakan yang ada, implementasinya, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan.

Tantangan dan Kesempatan

Pembangunan IKN memberikan peluang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan ini secara berkelanjutan dan inklusif, penting untuk menangani konflik agraria dengan bijaksana. Melalui pendekatan ruang deliberasi hukum yang efektif, kita dapat memastikan bahwa proses pembangunan infrastruktur menghormati hak-hak masyarakat adat, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Komunikasi dan dialog dianggap setara, dengan tujuan menciptakan lingkungan di mana tidak ada dominasi atau tekanan yang diberlakukan oleh negara terhadap masyarakat lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai konsensus baru yang lebih adil dan inklusif, di mana semua pihak terlibat merasa dihargai dan memiliki peran aktif dalam mencapai solusi yang dapat diterima secara bersama-sama.

Dengan demikian, ruang demokratis deliberatif menjadi penting dalam menangani konflik agraria, karena tidak hanya memungkinkan berbagai sudut pandang dan kepentingan untuk didengarkan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memperhatikan nilai-nilai demokratis dan keadilan sosial dalam konteks pembangunan nasional seperti IKN.

Pemilihan metodologi penelitian hukum yang tepat dan implementasi ruang deliberasi hukum yang inklusif akan menjadi kunci untuk mengatasi konflik agraria yang muncul dalam konteks pembangunan IKN. Hal ini bukan hanya tentang menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia.

Artikel Terbaru

See all

Use of ChatGPT to Improve Digital Enterprise Business Performance

Teknologi berbasis kecerdasan buatan seperti Chat GPT semakin banyak diterapkan dalam bisnis online untuk meningkatkan kinerja bisnis dalam bisnis. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi dampak penggunaan GPT Chat terhadap kinerja bisnis online di kalangan pelaku bisnis digital dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terstruktur. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Hasil analisis data menunjukkan bahwa penggunaan ChatGPT membantu menyelesaikan tugas lebih cepat, mempermudah penyelesaian tugas, membantu memperoleh pengetahuan baru, membantu memperoleh keterampilan baru, membantu menemukan ide-ide inovatif, menggunakan ChatGPT dapat meningkatkan penyampaian layanan Anda kepada pelanggan, membantu mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh perusahaan, membantu dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan, membantu pengambilan keputusan yang lebih berkualitas dan membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Read more

Tanazzul al-Qur’ān dalam Sharḥ al-Ḥikam al-Ghawthiyyah: Sorotan hikmah pertama kitab al-Ḥikam al-Ghawthiyyah karya Syeikh Abū Madyan al-Maghribī (W. 594 H.)

Syeikh Abū Madyan al-Maghribī merupakan seorang tokoh sufi tersohor pada kurun ke-6 H. Beliau dijuluki sebagai Ra’s al-Sūfiyyah fī Waqtih (rujukan ahli tasawuf pada masanya) dan rujukan bagi kawasan sebelah Barat Islam (Shaykh Ahl al-Maghrib). Hasil karya tulis beliau yang paling popular ialah al-Ḥikam al-Ghawthiyyah yang telah disyarah oleh ulama lain bagi memudahkan pembaca menyelami untaian maknanya. Antara kitab syarah yang dimaksud ialah Sharḥ al-Ḥikam al-Ghawthiyyah karya Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Ibrāhīm al-Makkī yang dikenali sebagai Ibn ‘Ilan al-Ṣiddīq al-Shāfi‘ī al Naqshabandī (975-1033 H.). Sehubungan dengan itu, artikel ini menganalisis satu kalam hikmah daripada kitab tersebut yang berkaitan dengan perbahasan penurunan al-Quran (Tanazzul al-Qur’ān). Dengan menggunakan metode kualitatif kajian ini mendapati wujud perbezaan makna semantik antara perkataan nuzul dengan tanazzul. Pensyarah hikmah ini merumuskan bahawa nuzul atau proses turunnya ayat suci al-Quran yang dikhaskan kepada Rasulullah SAW telah berlaku dan tidak akan berulang semula. Manakala tanazzul al-Qur’ān dengan maksud proses penurunan al-Quran ke dalam hati para wali Allah SWT akan sentiasa berterusan hingga hari kiamat.

Read more

Prinsip Dasar Pendidikan Ekonomi Syariah

Prinsip Dasar Pendidikan Ekonomi Syariah

Majalah Gontor Edisi 01 Tahun XX Ramadhan - Syawal 1443 H / Mei 2022

 

Rasulullah saw adalah contoh tauladan kita dalam segala aktifitas kehidupan ukhrowi maupun duniawai, terlebih lagi dalam menanamkan pendidikan kepada anak sejak dini agar mereka mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Merujuk kepada literatur yang ada, dari sekian banyak bahasan setidaknya ada 4 (empat) prinisp dasar yang harus ditanamkan kepada anak didik terkait pendidikan ekonomi syariah, agar mereka benar-benar terbebas dari riba dan dosa besar ketika menjalankan ekonomi syariah dalam kehidupan, yaitu:

1. Kegiatan Ekonomi Berbasis Agama: Perilaku Ekonomi Berbasis Agama adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari Agama  itu sendiri, karena terkait dengan interaksi satu sama lain antara sesama muslim. Diantara kegiatan ekonomi berbasis agama adalah mencari nafkah yang merupakan bagian dari ibadah yang agung sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Tidaklah Usaha yang dilakukan seseorang lebih baik daripada hasil tangannya (keringatnya) sendiri dan apa-apa yang dinafkahkan untuk dirinya, keluarganya, anaknya dan pembantunya adalah merupakan sedekah”. (HR Ibnu Majah). Begitu pula kualitas terbaik yang dilakukannya dalam bekerja sehingga memuaskan dan menyenangkan orang lain juga termasuk dari kegiatan ekonomi berbasis agama dan menghantarkannya ke surga, sebagaimana sabda Nabi saw:”Sesungguhnya Allah swt menyukai seseorang yang apabila bekerja dengan kualitas yang terbaik”. (HR Baihaqi)

2. Kualitas yang Halal: Prinsip Halal dan Haram sesuai dengan tuntunan syariat adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar dan dikompromikan. Karena kemuliaan seseorang diukur dari kualitas halal yang diterima dan dikonsumsinya sehari-hari, sebagaimana sabda nabi saw: Mencari yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban” (HR Thabarani). Selain itu perlu dibangun keyakinan bahwa rejeki telah ditetapkan cara dan ukurannya, tidak boleh seorang muslim merendahkan dirinya untuk mendapatkan rejeki dengan melanggar ketentuan syariat sehingga menjadikannya melanggar ketentuan halal dan haram dalam syariat agama. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi saw: “Carilah kebutuhan hidupmu dengan kemuliaan diri karena segala sesuatunya telah ditetapkan ukuran dan bagiannya”. (HR Ibnu ‘Asakir)

3. Investasi di Jalan Allah: Diantara menumbuhkan budaya saling tolong menolong sesama muslim adalah keinginan berinvestasi di jalan Allah agar hidunya dimasa akan datang jauh lebih baik dan mendapatkan keberkahan, ini bagian dari seorang muslim yang visioner dan juga untuk melatih kedermawanan diri karena sikap ini merupakan sikap terpuji yang dimuliakan oleh Allah swt sebagaimana sabda Nabi saw:”Dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan Surga dan dekat dengan Manusia, serta jauh dari Api Neraka. Sedangkan Bakhil/pelit itu jauh dari Allah, jauh dari Surga dan jauh dari Manusia serta dekat dengan Api Neraka, Dermawan yang bodoh lebih dicintai Allah daripada Alim/Pintar yang Bakhil/pelit”. (HR Tirmidzi). Selain itu perlu juga membangun mentalitas memberi dan menjauhi mentalitas meminta karena Allah swt sangat menyukai mentalitas orang-orang yang memberi, dan kalaupun tidak bisa memberi berusahalah untuk tidak meminta kecuali dalam keadaan darurat dan mendesak. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi saw:”Tangan diatas lebih baik daripada Tangan dibawah, Tangan yang diatas adalah Pemberi dan Tangan dibawah adalah Peminta”. (HR Ahmad)

4. Kejujuran dan Kenyamanan Dalam Bekerja: Dalam menjalan kegiatan apapun tidak boleh dibangun dengan kebohongan dan ketidak jujuran dan itu seperti bom waktu dan akan merusak tatanan kegiatan ekonomi dalam hidupnya. Diantara bentuk-bentuk kejujuran itu adalah berlaku adil kepada siapapun dan dalam kondisi apapun, sebagaimana firman Allah swt:”Berbuat Adillah kalian karena hal itu lebih dekat kepada ketakwaan”. (QS Al Maidah: 8). Juga integritas dalam segala kegiatannya yang dalam agama disebut dengan “Amanah” adalah hal yang sangat penting agar nyaman dalam bekerja dan beraktifitas, sebagaimana sabda Nabi saw:”Tidak beriman orang yang tidak amanah dalam hidupnya”. (HR Thabrani)

Oleh karena itu Rasulullah saw mengajak kita sejak awal memastikan Nilai-nilai Pendidikan Ekonomi Syariah ada dalam diri kita dan keluarga kita mulai dari Kehidupan Beragama yang Berbasis Ekonomi, Aktifitas Bekerja yang Halal, Investasi Jangka Panjang yang dianjurkan Syariat dan Kejujuran dalam segala hal untuk mendapatkan ridho Allah swt dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Read more