Perang yang berkecamuk antara Palestina dan Israel telah mengakibatkan konsekuensi tragis yang melampaui batas-batas geopolitik, menciptakan krisis kemanusiaan yang mendesak di wilayah tersebut. Salah satu dampak paling merugikan dari konflik ini adalah krisis pangan yang mengancam nyawa jutaan penduduk Palestina, terutama anak-anak dan kelompok rentan lainnya.

Sebagai sebuah konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun, perang Palestina-Israel telah menghancurkan infrastruktur penting, merampas sumber daya alam, dan menghambat akses terhadap lahan pertanian. Akibatnya, produksi pangan lokal telah terpengaruh secara signifikan, meningkatkan ketergantungan terhadap impor makanan yang mahal dan sulit diakses.

Selain itu, blokade yang diberlakukan terhadap Gaza oleh Israel telah memperburuk krisis pangan di wilayah tersebut. Pembatasan terhadap impor dan ekspor barang, serta larangan terhadap perjalanan manusia, telah mengisolasi penduduk Gaza dari sumber-sumber pangan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Pada tingkat yang lebih luas, blokade ini telah menciptakan lingkaran setan di mana ketidakstabilan politik dan krisis ekonomi memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah buruk.

Namun, di tengah kegelapan krisis ini, terdapat sinar harapan yang muncul dari upaya kemanusiaan dan solidaritas internasional. Organisasi-organisasi bantuan dan lembaga nirlaba bekerja keras untuk menyediakan bantuan pangan dan kesehatan kepada mereka yang terdampak, meskipun terbatas oleh kendala logistik dan keamanan. Selain itu, kampanye kesadaran global dan panggilan untuk perdamaian yang berkelanjutan terus memperkuat dorongan untuk menyelesaikan konflik ini dan mengakhiri penderitaan rakyat Palestina.

Namun, penyelesaian jangka panjang terhadap krisis pangan di Palestina memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Selain mengakhiri konflik dan mengangkat blokade ekonomi terhadap Gaza, dibutuhkan juga investasi dalam pembangunan infrastruktur pertanian, pelatihan petani, dan program kesejahteraan sosial untuk membantu masyarakat Palestina membangun ketahanan pangan yang lebih baik. Dengan kerja sama global dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, ada harapan bahwa krisis pangan di Palestina dapat diatasi. Tetapi ini membutuhkan langkah-langkah konkret, kesediaan untuk mengatasi akar masalah, dan tekad yang teguh untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua penduduk di wilayah tersebut.

"Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya (HR Al-Qadlaa'iy).

Pembicara: Rama Syahti, MM Ketua Umum MTTI (Majelis Ta'lim Tuli Indonesia)

Indonesia Kita (IKN), sebuah visi ambisius untuk membangun infrastruktur modern yang meliputi transportasi, energi, telekomunikasi, dan sektor-sektor kunci lainnya, telah menjadi fokus utama pembangunan nasional. Namun, di balik janji kemajuan ekonomi dan sosial, pembangunan ini juga memunculkan konflik agraria yang kompleks. Konflik ini terjadi ketika proyek-proyek infrastruktur seperti IKN mengambil alih tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, terutama masyarakat adat, untuk kehidupan mereka.

Latar Belakang Konflik Agraria dalam Konteks IKN

Konflik agraria merupakan konfrontasi antara pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah dengan pihak-pihak yang memperjuangkan pembangunan infrastruktur atau proyek ekonomi. Di Indonesia, pertentangan ini sering kali melibatkan masyarakat adat yang mendiami dan mengelola tanah secara tradisional, dan pemerintah serta perusahaan swasta yang membangun infrastruktur modern seperti jalan raya, bendungan, atau pabrik.

Pembangunan IKN, dengan skala dan dampaknya yang besar, sering kali menimbulkan tantangan hukum yang signifikan. Konflik ini mencerminkan ketegangan antara aspirasi untuk pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat, serta keberlanjutan lingkungan.

Ruang Deliberasi Hukum sebagai Solusi Potensial

Ruang deliberasi hukum merujuk pada proses dialog dan diskusi yang inklusif antara semua pihak yang terlibat dalam konflik agraria. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan melalui pemahaman mendalam terhadap perspektif dan kepentingan masing-masing pihak. Dalam konteks pembangunan IKN, ruang deliberasi hukum menjadi penting untuk menemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

Metodologi Penelitian Hukum yang Relevan

1. Studi Kasus

Studi kasus adalah pendekatan yang tepat untuk memahami konflik agraria dalam konteks proyek IKN di lokasi tertentu. Studi ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap dinamika konflik, kebijakan hukum yang berlaku, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan.

2. Analisis Regulasi Hukum

Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk regulasi hak atas tanah, hak-hak masyarakat adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa agraria. Dengan memahami regulasi ini secara mendalam, kita dapat mengidentifikasi celah dan tantangan dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat.

3. Wawancara dan Fokus Group

Melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik agraria, seperti masyarakat adat, pemerintah daerah, perusahaan, dan LSM, dapat memberikan perspektif yang beragam tentang masalah yang dihadapi dan harapan mereka terhadap proses ruang deliberasi hukum yang lebih inklusif.

4. Analisis Dokumen dan Konten

Analisis terhadap dokumen hukum seperti keputusan pengadilan, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan dari organisasi masyarakat sipil, penting untuk memahami pola dalam penegakan hukum dan implementasi kebijakan yang mempengaruhi konflik agraria terkait IKN.

Studi Kasus: Konflik Agraria di Lokasi Proyek IKN

Misalnya, studi kasus dapat mengeksplorasi bagaimana regulasi hukum yang ada diterapkan dalam penyelesaian konflik agraria di lokasi proyek IKN tertentu. Studi ini akan melibatkan analisis kebijakan yang ada, implementasinya, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan.

Tantangan dan Kesempatan

Pembangunan IKN memberikan peluang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan ini secara berkelanjutan dan inklusif, penting untuk menangani konflik agraria dengan bijaksana. Melalui pendekatan ruang deliberasi hukum yang efektif, kita dapat memastikan bahwa proses pembangunan infrastruktur menghormati hak-hak masyarakat adat, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Komunikasi dan dialog dianggap setara, dengan tujuan menciptakan lingkungan di mana tidak ada dominasi atau tekanan yang diberlakukan oleh negara terhadap masyarakat lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai konsensus baru yang lebih adil dan inklusif, di mana semua pihak terlibat merasa dihargai dan memiliki peran aktif dalam mencapai solusi yang dapat diterima secara bersama-sama.

Dengan demikian, ruang demokratis deliberatif menjadi penting dalam menangani konflik agraria, karena tidak hanya memungkinkan berbagai sudut pandang dan kepentingan untuk didengarkan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memperhatikan nilai-nilai demokratis dan keadilan sosial dalam konteks pembangunan nasional seperti IKN.

Pemilihan metodologi penelitian hukum yang tepat dan implementasi ruang deliberasi hukum yang inklusif akan menjadi kunci untuk mengatasi konflik agraria yang muncul dalam konteks pembangunan IKN. Hal ini bukan hanya tentang menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia.

📌 MONDAY FORUM 📌

🕰 Senin,12 Juni 2023/23 Dzulqa'dah 1444 H
⏳ 09.30 - 11.00 WIB

📚  Seri 016📚
*Pengenalan Platform Baru LPPM*

🧑🏻‍🎓  Speaker: *Dr. Nur Hendrasto M.Si., CPC*
_Dosen IAI Tazkia_
_Direktur Lppm IAI Tazkia_

🎙 Zoom Meeting 🎙
https://us02web.zoom.us/j/8625617759?pwd=czBqQmxyYm1lcGpDSTM1V3NKME80Zz09

Meeting ID : 862 561 7759
Passcode : amanah

Organized by:
Institute of Research and Community Empowerment