Di antara tujuan dari syariat Islam (maqashid asy-syari'ah) adalah menjaga dan melindungi hak kepemilikan. Perlindungan ini meliputi larangan untuk menggunakan, mengambil dan meminjam harta pihak lain tanpa izin dari pemiliknya. Ketika seseorang menggunakan, meminjam atau mengambil barang orang lain tanpa adanya izin maka ia telah melakukan tindakan sariqah (pencurian) dalam Islam. Definisi pencurian sendiri adalah mengambil barang milik orang lain dari tempat penyimpannya dengan sengaja tanpa seizin dari pemiliknya. Pembajakan software (perangkat lunak), adalah penggandaan/pengcopian software original/hasil bajakan tanpa adanya izin dari pemilik sah software tersebut. Hasil dari penggandaan ini dipasarkan/dijual-belikan kepada masyarakat. Tujuan dari pembajak adalah untuk mendapatkan keuntungan materi. Software-software hasil bajakan ini dijual di bawah harga normal, sehingga konsumen merasa diuntungkan. Padahal jika kita cermati, konsumen jelas dirugikan karena software yang dibelinya adalah hasil bajakan yang tidak terjamin kualitasnya, selain itu garansi resmi juga tidak disediakan. Pihak produsen juga dirugikan karena telah mengeluarkan dana untuk penelitian, pembuatan hingga pemasaraan. Maka pembelian software bajakan adalah merupakan bentuk kejahatan yang berakibat pada diskomunikasi antara konsumen dan produsen. Sang Pembajak software mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa bersusah payah mencipta dan menghasilkan software tersebut. Selain itu pajak yang seharusnya ada pada setiap transaksi terpangkas karena pembajakan ini. Maka pembajakan telah merugikan produsen, negara dan konsumen. Korelasi dengan hukum Islam adalah bahwa Islam melindungi setiap kepemilikan yang didapatkan secara sah, kepemilikan ini bersifat mutlak sehingga pihak lain yang akan meminjam, menggunakan atau menggandakan harus mendapatkan izin dari pemiliknya yang sah. Maka jika ada pihak-pihak yang mengambil atau menggandakan sebuah software tanpa adanya izin dari produsennya ia disamakan dengan bentuk sariqah (pencurian) yaitu mengambil barang orang lain tanpa adanya izin. Hukuman bagi para pencuri dalam Islam adalah dengan had jika harta curian tersebut telah mencapai nishab atau hukuman ta'zir jika belum sampai nishabnya

Zakat adalah sebuah ibadah dalam Islam yang memiliki dua dimensi, dimensi Ilahiyah dan dimensi insaniyah. Dalam dimensi Ilahiyah tercermin bagaimana zakat adalah salah satu metode distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Dengan zakat, kekayaan tidak akan menumpuk hanya pada orang-orang tertentu saja. Proses pendistribusian zakat ada dua jenis : zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada para mustahik zakat yang digunakan untuk makan sehari-hari. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal usaha atau penguatan ekonomi mereka. Dengan penyaluran zakat secara produktif ini diharaapkan para mustahik zakat akan mampu memperbaiki kondisi perekonomian mereka, sehingga mereka mampu keluar dari kemiskinan. Model zakat produktif yang dikembangkan oleh beberapa lembaga amil zakat dan badan amil zakat adalah dengan cara memberikan uang zakat kepada para mustahik sebagai modal usaha. Dalam hal ini pihak amil zakat memberikan uang tersebut sebagai sebuah "hutang" yang harus dibayar. Dalam kenyataannya "hutang" tersebut memang harus dikembalikan jika usaha dari penerima zakat tersebut meningkat taraf ekonominya, namn jika tidak mampu mengembalikannya maka "hutang" tersebut tidak harus dikembalikan. Model dari penyaluran zakat ini cukup efektif terutama bagi keluarga miskin yang memiliki usaha namun tidak memiliki modal. Penyaluran zakat produktif sendiri harus memperhatikan skala prioritas, dalam arti apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan dari para mustahik zakat tersebut, apakah makanan, tempat tinggal atau modal usaha.

Skripsi ini membahas tentang kesesuaian praktik khiyar yang ada dalam jual beli sprei waterproof di MomsBabyKidz dengan Hukum Ekonomi Syari’ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan alat analisa deskriptif normatif. Data diperoleh dengan studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Penelitian ini memberikan hasil bahwa MomsBabyKidz sudah mempraktikkan hak khiyar dalam jual belinya dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari’ah, hanya saja masih banyak pembeli yang belum memahaminya dengan baik sehingga tidak bersikap sesuai haknya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari 13 kasus yang diingat oleh MomsBabyKidz hanya 5 kasus saja pembeli yang menggunakan hak khiyarnya secara sah menurut Hukum Ekonomi Syari’ah. 4 orang memilih untuk membatalkan akad dan 4 lainnya tetap melanjutkan meskipun ada kesalahan dari MomsBabyKidz

Salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang akhir – akhir ini juga menarik perhatian umat Islam di Indonesia untuk dikembangkan adalah wakaf. Salah satu institusi Islam yang sebenarnya telah lama dikenal masyarakat Indonesia namun hingga kini belum dikelola secara optimal. Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir – akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan dimensi sosial. Negara Indonesia yang begitu potensial dalam perkembangan pengelolaan wakaf yang notabene mayoritas berpenduduk umat muslim. Wakaf dapat dikembangkan sebagai salah satu alternatif dan instrumen yang cukup memadai untuk menyejahterakan kehidupan umat di Indonesia.

Manusia tidaklah selamanya berkecukupan harta, ada masa-masa dimana ia sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika melihat kenyataan di masyakarat maka didapati banyak orang yang membutuhkan uang karena adanya suatu keperluan mendesak. Gadai menjadi solusi bagi kebutuhan keuangan yang mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sayangnya praktek gadai di masyarakat mengandung unsur riba yang diharamkan oleh Islam, sehingga dibutuhkan adanya teori dan praktek riba yang sesuai dengan syariah Islam. Gadai dalam khazanah Islam disebut dengan rahn, ia adalah menggadaikan suatu barang sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukannya. Karena sifatnya adalah akad tabaru’ maka tidak boleh ada manfaat yang diambil oleh murtahin (orang yang menerima gadai). Harta yang digadaikan sendiri adalah tetap menjadi milik dari rahin (penggadai) sehingga tidak boleh digunakan tanpa adanya izin dari pemiliknya. Murtahin diperbolehkan mengambil uang pemeliharaan dari rahin jika harta gadaian tersebut membutuhkan pemeliharaan. Inti dari akad gadai dalam Islam adalah saling tolong-menolong untuk meringankan beban orang lain.

Penelitian tentang peran dan pengelolaan BUMDes Anugerah terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Pajar Bulan, bertujuan untuk mengetahui peran dan pengelolaan BUMDes serta partispasi masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes Anugerah. Penelitian ini menggunakan metode analisis dedukatif kualitatif. Penelitian diperoleh melelui data primer dan sekunder, metode wawancara, observasi, dokumentasi. Peran dan pengelolaan BUMDes Anugerah terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Pajar Bulan telah diwujudkan meskipun belum maksimal, peranan BUMDes Anugerah diwujudkan dengan adanya unit – unit usaha yang ada didalamnya seperti unit usaha penyewaan peralatan hajatan, BRI Link, dan jasa angkut sampah. Pengelolaan BUMDes Anugerah terhadap kesejahteraan masyarakat sangat membantu masyarakat Desa Pajar Bulan, dengan adanya pengurus komisaris/penasihat, direktur/pelaksana operasional, dan pengawas. Pengelolaan BUMDes Anugerah lebih tersusun dan lebih lancarnya berjalan BUMDes Anugerah. Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes Anugerah , sudah baik walaupun belum maksimal, karena masih ada masyarakat yang belum merasakan adanya BUMDes dan masih ada msyarakat yang kurang tau unit unit yang ada pada BUMDes Anugerah

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan pemahaman guru SD di Kota Cirebon tentang kebijakan kurikulum merdeka, (2) mendeskripsikan kesiapan guru SD di Kota Cirebon dalam merumuskan tujuan pembelajaran profil Pancasila, (3) mendeskripsikan kesiapan guru SD di Kota Cirebon dalam implementasi pembelajaran abad 21, dan (4) mendeskripsikan kesiapan guru SD di Kota Cirebon dalam mengidentifikasi potensi diri peserta didik. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian survey dan need assesment. Populasi penelitian ini adalah guru SD negeri di Kota Cirebon. Jumlah SD negeri di Kota Cirebon sebanyak 128 sekolah, sehingga populasi penelitian ini adalah 768 guru. Sampel ditetapkan menggunakan teknik simple random sampling. Berdasarkan tabel Issac Michael dengan sampling error 5%, diperoleh jumlah sampel sebanyak 238 orang guru. Teknik pengumpulan data menggunakan instrument angket yang diberikan kepada guru dan wawancara kepada beberapa key informan. Adapun key informan dalam penelitian ini adalah Kabid Dikdas Kota Cirebon dan beberapa Kepala sekolah. Hasil dari penelitian ini yaitu (1) para guru SD Negeri di Kota Cirebon memahami esensi dari kebijakan Kurikulum Merdeka, (2) para guru SD Negeri di Kota Cirebon memahami dalam merumuskan tujuan pembelajaran profil pelajar Pancasila, (3) para guru SD Negeri di Kota Cirebon telah siap mengimplementasikan pembelajaran abad 21, (4) para guru SD Negeri di Kota Cirebon telah siap dalam mengidentifikasi berbagai macam potensi dalam diri peserta didik. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru SD Negeri di Kota Cirebon telah siap dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada pembelajaran di kelas.

Dalam rangka membandingkan prestasi Matematika dan Sains di beberapa negara telah dilakukan suatu penelitian, yaitu Trend In International Mathematics And Science Study (TIMSS). Indonesia termasuk salah satu negara yang menjadi objek TIMSS dari tahun 1999, 2003 2007, 2011 dan 2015. Rata-rata skor prestasi Matematika siswa Indonesia pada tiga periode tersebut masih rendah capaian ini menunjukkan bahwa secara rata-rata siswa Indonesia hanya mampu mengenali sejumlah fakta dasar tetapi belum mampu mengkomunikasikan, mengaitkan berbagai topik, apalagi menerapkan konsep-konsep yang kompleks dan abstrak dalam matematika. Sehingga termasuk kategori Low International Benchmark. Studi ini selalu menjadi acuan ukuran kemampuan siswasiswa di indonesia yang dibandingkan dengan negara-negara lainnya. TIMSS adalah studi internasional tentang kecenderungan atau arah dan perkembangan matematika dan sains. Studi ini diselenggarakan oleh International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Tujuan utama TIMSS adalah meningkatkan pengajaran dan pembelajaran matematika dan IPA dengan cara menyediakan data tentang prestasi siswa dalam kaitannya dengan bentuk kurikulum, praktik pengajaran, dan lingkungan sekolah yang berbeda-beda. Hasil TIMSS yang dilakukan perlu dipertimbangkan dan diteliti kembali dari segi pengambilan sample terhadap siswa yang dilakukan oleh tim TIMSS di sekolah-sekolah di Indoensia. Hasil analisis soal TIMSS 2011 yaitu karakteristik soal dengan Indeks Kesukaran Tinggi bagi siswa SMP Indonesia dari ketimpangan studi internasional terhadap kemampuan siswa sehingga dikembangkanlah INAP yang tahun 2017 berganti nama menjadi AKSI hal ini untuk menjembatani antara assesment yang dilakukan internasional dan nasional, sehingga diharapkan beberapa tahun kedepan kemampuan siswa-siswa Indonesia berada diatas rata-rata Internasional.

This study aims to seek the determinants of sharia-compliant firm profitability in Indonesian JII listed companies. This study employed Data Panel regression analysis using the 12 most consistent companies who listed in the JII during the period of Q1 2015 to Q4 2020 where in total, there are 282 number of observation. The study found that both firm-internal and firm-external variabels are significant in determining firm profitability on at least one model of data panel regression. COVID-19 and GDP used to measure the impact of firm-external variables, while working capital, debt to equity ratio, and quick ratio used to determine firm-internal variable. Further studies are required to observe the longer period of COVID-19 impact on sharia-compliant firm profitability.

The multidimensional poverty is one of the big problems faced by some countries. It is a condition of an individual that had a low income, low education and low health care. Then, Amartya Sen and Mahbub Ulhaq had offered a new measure on Development namely Human Development Index (HDI). As in Islam, the development had arranged from the approach of Maqāṣid Syarῑ’ah and Al-Ghazali (1111 H) was the first Muslim intellectual who had Developed the thesis and had divided maqasid into three aspects, ḍaruriyyah, ḥajiyah, taḥsiniyyah. Furthermore, ḍaruriyyah consist of five basic elements namely Ḥifẓ Dῑn (Religion), Ḥifẓ Nafs (Life), Ḥifẓ ‘Aql (Intellectual), Ḥifẓ Nasl (Progeny), Ḥifẓ Māl (Wealth). Therefore the aim of the study was to search how the Maqāṣid Syarῑ’ah contributed to Human development theory and what were the factors of HDI of Maqāṣid Syarῑ’ah of Al-Ghazali approach. The Study selected 37 OIC Countries for eight years by using Data panel regression. The Study Showed that Ḥifẓ ‘Aql (Intellectual) and Ḥifẓ Māl (Wealth) has significant impat on HDI. On the other hand, Ḥifẓ Nafs (Life) Ḥifẓ Nasl (Progeny) have significant impact on HDI. This may due to the quality of Human Resources and Bureaucracy in Some OIC Countries.

The study aims to determine his views on hisbah in Islam and the relevance of hisbah thought in modern economic practice. Imam Mawardi was one of the earliest scholars who discussed his work other than Abu Ya'la because that is the importance of this study. The method used to achieve this research's objectives is qualitative using literature study and contact analysis, which analyzes his thoughts about hisbah from his book entitled al-Ahkam al-Sulthaniyah wa Wilayat al-Diniyah. This study's contribution tries to provide a basic framework of hisbah in Imam Mawardi's view, which can be referred to in implementing hisbah today in a government.

The recent appraisal of Islamic Banking and Finance (IBF) development has focused on the interest based banking system. Banks role and function have been retained to create sharia compliant instruments to replace conventional banks interest based instruments. Another issue is the objective of Islamic banking to contribute to social obligation despite profit maximization. In this context, IBF institutions have been involved in debt financing oriented transactions such as murabahah instead of musyarakah and mudharabah, as they are more profitable. This research attempts to clarify Islamic banking’s objective derived from Muslim scholars views and how it complies with sharia. Thus, it is necessary to rethink the paradigm of IBF that is in line with pure Islamic economics, whereas conventional banking has been shifting toward social banking. The methodology used is qualitative-descriptiveliterature. The result is, several applied integrated models in IBFs, such as Social Islamic Bank Limited (SIBL), have offered Mudaraba Waqf Cash Deposit Account (MWCDA). Thensadaqa house is provided by Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), an integrated institution model in which Islamic banking can cooperate with other Islamic social finance such as waqf institutions in Indonesia. Finally, the research finding argues that Islamic banking’s paradigm is to promote the ummah’s maslahat by integrating commercial and social aspects into its operational and objective.

The study aims to develop Maslahah Performa (MaP) as methodology of wealth management system. MaP is maqasid al-shari’ah based organizational performance management system (Firdaus & Mukhlis, 2014). The objective of shariah (maqasid alshari’ah) is to protect and preserve: religion, life, progency, intellect and wealth, could be developed as foundation of organizational performance management system. Aspects of maslahah daruriyah those are religion, life, progency, intellect and wealth, to be developed into various of organizational performance orientation. Furthermore, goal of wealth management is to achieve falah. Objective of wealth management is to get maslahah. Maslahah based wealth management can be derived from cycle of acquiring and utilizing wealth. Acquiring wealth can be carried out by fullfilling worship orientation, internal process orientation, talent orientation, learning orientation, customer orientation and wealth orientation. Utilizing wealth can be carried out by allocating asset to wealth orientation, customer orientation, learning orientation, talent orientation, internal process orientation, worship orientation

Islam is the perfect religious concept, all of life’s activities are measured in the purpose of sharia enforcement. Maqashid sharia is a benchmark in determining activity in the determination, whether it is by these objectives or not. Credit card is a form of facility created to facilitate consumers in making transactions. This product is multiplying and changing the paradigm of consumers in making transactions in the digital era. Credit card has many benefits and functions, one of its functions is substituted for cash. Method of this study using literacy, data collection and collection of objects. The finding is that the contemporary scholars agree that in practice sharia credit cards are permissible as long as there are no aspects of gharar, usury, but also contain the maslahah of the users. DSN MUI responded favourably to the credit card with the issuance of the fatwa DSN No. 54/DSN/- MUI/X/2006 concerning KKS (Sharia Credit Card).

The study aims to develop Maslahah Performa (MaP) as methodology of wealth management system. MaP is maqasid al-shari’ah based organizational performance management system (Firdaus & Mukhlis, 2014). The objective of shariah (maqasid alshari’ah) is to protect and preserve: religion, life, progency, intellect and wealth, could be developed as foundation of organizational performance management system. Aspects of maslahah daruriyah those are religion, life, progency, intellect and wealth, to be developed into various of organizational performance orientation. Furthermore, goal of wealth management is to achieve falah. Objective of wealth management is to get maslahah. Maslahah based wealth management can be derived from cycle of acquiring and utilizing wealth. Acquiring wealth can be carried out by fullfilling worship orientation, internal process orientation, talent orientation, learning orientation, customer orientation and wealth orientation. Utilizing wealth can be carried out by allocating asset to wealth orientation, customer orientation, learning orientation, talent orientation, internal process orientation, worship orientation.

The Indonesian legal system is a religious one. However, there is strong traces of secularism in the legal education in non-Islamic universities. This article observes the teaching of purposes of law in the ‘Introduction to Jurisprudence’ course (ITJ) at the top law schools in Indonesia, particularly on the ‘Purposes of Law’ Chapter via the most used textbooks. It finds that there is little space for religiosity there especially on one of the main purposes of law according to all the textbooks: ‘utility’ primarily based on Jeremy Bentham’s utilitarianism theory. It is argued that the current approaches to utility is a secular approach which does not conform to the character of Indonesia. This article argues further that the Maqashid Al-Shari’ah is more appropriate to explain ‘utility’ in context of the Indonesian legal system, and should take its place among the ‘purposes of law’ chapter in the Indonesian legal education.

The value of the goods or commodities depends on the worker's performance, according to the labor theory of value. Therefore, every worker must have a clear calculation of receiving wages. But how to determine the right calculation for the wages of a worker? In this case, Islam, capitalism and socialism have their respective views. So, this study aims to determine the views of the three schools about the labor theory of value. The method used by researcher in conducting this research is to use the method of literature study and comparative analysis. And to compare the thoughts of the three schools of economics, the researcher refers to the figure of the school's experts as representatives. Researcher chose Ibn Khaldun from the Islamic side, Adam Smith as a representative of capitalism, and Karl Marx as a reference figure for socialism.

This study aims to present the economic ideas of Ibn-e-Sīnā, dealing with the concept of wealth management. In order to achieve its objectives, this study employs qualitative research that refers to the meanings, concepts, definitions, characteristics, metaphors, symbols and descriptions of the matter under study. The study uses the literatures of Ibn Sīnā related to tadbir al-manzil (economics) to develop a theoretical model of managing wealth that integrates the material, spiritual, moral, social and legal dimensions. There are two methodologies of this study, namely interpretative and historical analytic methods. In his wealth management, there are two main variables; kasb (earning) and infāq (spending). The kasb (earning) is from al-tijārah (trade) and al-ṣinā‟at (manufacturing skills), while infāq is the function of infāq ijtimā'i (common expenditure), infāq dīni (religious expenditure) and aliddikhār (savings). Finding of this study is that the concept of managing the wealth derived from Ibn Sīnā is still relevant to the modern concept of Islamic wealth management

Islamic banking as corporate is also subjected to the responsible of Corporate social responsibility (CSR). Moreover, Islamic Banking is different from Conventional bank in its worldview, operation and principle. It will impact to CSR operation in Islamic banking. CSR of Islamic Banking must constitute to its objective that should realize the just and welfare in ummah’s life. It came into existence as a collective religious obligation (fard kifayah) on the larger community (Ummah) as a financial > intermediary for individuals in the community wishing to comply with Islamic law (Syari’ah). This study aims to discuss the role of maqas>id Syari } ’ah, and to propose it > into the applied of CSR on Islamic banking. Implementation of corporate social responsibility (CSR) is very important in Islamic banks because it is used as important measurements to assess a successful company in its operation. CSR in Islamic bank should be different with the Conventional one from its worldview, system and standard of operational. The concept of CSR in Islam is not new, it is deeply mentioned and explained in sources of Islam. Maqasid Syari’ah > is used to see the maslahat (benefit) and to make decision in all aspect of human life. In maslahat’s perspective, CSR of Islamic bank is to promote the justice and welfare and to avoid the disruption and chaos.

Purpose – This paper aims to explore different forms and models of integration between Islamic commercial finance and social finance including the problem that arise as well as the solution of each of the models to promote inclusive economic growth. At the end of the paper, the authors have identified the strategy to execute and validate by the decision-makers. Design/methodology/approach – This approach uses two methods which are Delphi and analytical network process (ANP). The authors conduct literature review and four rounds Delphi to construct the integration model, the problem and solution of each model, as well as the questionnaire of ANP. Moreover, using an ANP method, the authors conducted interviews with decision-makers in the areas of Islamic commercial finance as well as social finance, and analyzed the results to identify key models that would create inclusivity and quality of economic growth. To ensure credibility of the results, the authors selected the respondents based on their experience in the fields, as well as their unique perspectives that will complement the group as a whole. Findings – After conducting the four rounds Delphi, the authors found five types of Islamic social and commercial integration which are the ownership, institutional, operational, bottom line and mandatory integration. Based on the analysis of the ANP result, the authors argue that all integration can help the country in attaining with the support of government in terms of making the integration as a vision as well as to push the education of social finance more to the stakeholders. Originality/value – This study is among the emerging studies that explore operational aspects of integration of social and commercial finance within the context of inclusive growth strategy.